“Silakan hayati dan baca secara utuh Khittah Denpasar 2002, semuanya ada jalannya masing-masing”, ujarnya.
Memang juga ada larangan rangkap jabatan tertentu, hal itu penting sebagai koridor agar semuanya tidak bebas, sekaligus ada sejumlah rukhsah atau kebolehan.
“Memang politik itu tidak sederhana, sebagaimana urusan muamalah lainnya”, kata Haedar.
Haedar juga menjelaskan bahwa Politik tidak seperti sebuah sebidang tanah yang dengan mudah digaris secara formal. Selalu banyak dinamika dalam dunia politik. Tetapi, melalui Khittah dan kebijakan organisasi ada garis koridor, mekanisme, dan sistem yang jelas sebagai patokan utama dalam membawa Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan secara umum maupun dalam menghadapi situasi politik praktis seperti Pemilu 2024.
“Ikutilah ketentuan-ketentuan organisasi tersebut agar Muhammadiyah tidak terbawa arus situasi”, tegasnya.
Terakhir, Haedar berpesan jangan membawa kehendak sendiri-sendiri dalam bermuhammadiyah, termasuk dalam menghadapi situasi politik lima tahunan. Kalau tidak paham posisi organisasi dan situasi secara komprehensif, sebaiknya kader Muhammadiyah belajar seksama agar tidak gagal paham.
“Bila berdasar kemauan dan persepsi pribadi, apalagi bersifat parsial dan tendensius, hilanglah eksistensi organisasi yang besar ini”, tutup Haedar.***