Edisi.co.id, Jakarta - Institut for Humanitarian Islam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar acara diskusi Iftar Talk dengan mengangkat tema "Masa Depan Palestina: Dampak Kebijakan Presiden Trump" yang digelar di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Dengan mengundang Penasihat Presiden Otoritas Palestina untuk Urusan Agama sekaligus Hakim Syariah Tertinggi di Otoritas Palestina, Mahmoud Al-Habbash. Selain itu, hadir juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juhana, Ketua PBNU, Ulil Absar Abdallah dan Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf.
Dalam sambutan pembuka, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan satu amanat pendirian Indonesia.
Baca Juga: Di Iftar Talk PBNU, Mahmoud Al Habbash: Membela Palestina Bukan Saja Tugas Bangsa, Tapi juga Tugas Agama, Ini Alasannya
"Masalah Israel Palestina bagian dari concern Proklamasi Kemerdekaan. Kita mau merdeka bukan hanya merdeka sendiri tapi melihat bangsa dunia juga merdeka," ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya.
Sebab, bangsa Indonesia ini didirikan dengan visi yang terkonseptualisasi sangat baik menyangkut masa depan peradaban global. Bangsa Indonesia didirikan tidak hanya pada aspirasi eksklusif. Hal itu eksplisit termaktub di dalam rumusan dokumen fondasional.
"Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan perikeadilan," kata Gus Yahya.
Baca Juga: Prabowo Genjot Investasi: Kita Bisa Ciptakan 8 Juta Lebih Lapangan Kerja
Atas dasar itu, Gus Yahya mendorong agar rujukan utama gerakan bangsa Indonesia ini tidak boleh lepas dari visi peradaban global. Secara lebih praktis operasional, tujuan didirikannya pemerintahan salah satunya untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyampaikan bahwa dukungan masyarakat dunia perlu dilakukan dengan menunjukkan solidaritas dan keprihatinan di media sosial. Hal ini untuk mendorong perubahan kebijakan negara-negara Barat.
"Dengan memberdayakan rakyat Amerika Serikat untuk melakukan tindak konstitusional di negaranya adalah salah satu opsi. Ini penting kita lakukan. Terus memviralkan tindakan kejam dari tentara Israel dari PM Netanyahu ke media sosial," ujarnya.
Dari sisi lain, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump cenderung membungkam gerakan demonstrasi di Amerika. Hal itu antara lain dilakukan dengan penangkapan aktivis Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa Universitas Columbia yang dianggap menjadi aktor intelektual di balik gelombang dukungan untuk Palestina dan protes terhadap kebijakan Amerika untuk Israel.
"Di era Trump saat ini terlihat ada upaya memberangus opini simpati kepada Palestina," kata Ulil.