Dorong Percepatan Aglomerasi, Gubernur Pramono: Jakarta Harus Maju Bersama Kota Penyangga

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono mengapresiasi langkah Kementerian PPN/Bappenas yang menginisiasi penyusunan RIPKA. Menurutnya, dampak dari rencana tersebut tidak hanya dirasakan kawasan aglomerasi, tetapi juga berpengaruh pada perekonomian nasional.

“Kawasan ini menyumbang lebih dari 25 persen PDB nasional. Bahkan, pada semester pertama kemarin kontribusinya tercatat 16,61 persen. Belum lagi peran Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, hingga Cianjur yang secara signifikan memengaruhi wajah perekonomian nasional, baik dalam jangka pendek maupun panjang,” ujarnya.

Baca Juga: Sukses Manfaatkan Sampah Jadi Energi Listrik, Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Smart Environment

Gubernur Pramono menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta kini berstatus sebagai daerah khusus dengan kedudukan sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global. Karena itu, kawasan Bodetabekjur memiliki peran penting dalam mewujudkan aglomerasi yang terintegrasi.

Pada kesempatan tersebut, ia juga melaporkan sejumlah inisiatif yang telah dilakukan Jakarta, termasuk pembukaan layanan Transjabodetabek untuk memperkuat integrasi transportasi antarwilayah. Menurutnya, langkah ini berdampak pada penurunan tingkat kemacetan yang dikonfirmasi melalui survei TomTom Traffic Index, di mana Jakarta sudah keluar dari 10 besar kota termacet di dunia.

Baca Juga: Asperindo dan ASDP Jajaki Kolaborasi Strategis Transportasi Darat-Laut untuk Perkuat Layanan Logistik Nasional

Lebih jauh, Gubernur Pramono menegaskan, rencana besar ini harus ditindaklanjuti secara konkret, tidak hanya terkait mobilitas manusia, tetapi juga menyangkut pengelolaan udara, air, dan limbah.

“Jakarta siap menjalankan ini dengan sungguh-sungguh. Setiap hari ada 4,4 juta jiwa yang keluar-masuk Jakarta, ditambah hampir 11 juta penduduk yang tinggal di kota ini. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa menjadi masalah besar di masa depan,” jelasnya.

Gubernur Pramono juga menyoroti masalah transportasi umum. Saat ini, tingkat konektivitas transportasi di Jakarta sudah mencapai lebih dari 91 persen. Namun, jumlah masyarakat yang rutin menggunakan transportasi publik masih di bawah 24 persen. Karena itu, ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan.

Baca Juga: International Telecommunication Union Apresiasi Peran Indonesia di Forum Digital Dunia

“Saya ingin kota-kota di sekitar Jakarta ikut berkembang. Jakarta tidak bisa maju sendirian. Kalau Jakarta maju, kota penyangganya juga harus maju bersama. Karena itu, kita perlu setengah memaksa masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar wajah Jakarta menjadi lebih baik,” pungkasnya.