Pemerintah harus segera menyusun rencana restrukturisasi utang yang melindungi kepentingan publik, bukan sekadar menutupi kesalahan masa lalu.
Setiap proses restrukturisasi harus disertai syarat transparansi, ukuran kinerja yang jelas, dan klausul penalti bagi pihak yang terbukti lalai dalam pengelolaan proyek ini.
Kemudian bila dalam audit ditemukan indikasi tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum, maka Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk KPK wajib turun tangan, termasuk memanggil Menteri BUMN pada masa itu karena pengawasan hukum tidak boleh tebang pilih, tetapi juga tidak boleh didasarkan pada asumsi tanpa bukti.
Di sisi lain, pelajaran terbesar dari proyek ini justru lebih strategis, yakni pemerintah perlu segera mereformasi pedoman pengadaan dan evaluasi proyek infrastruktur strategis nasional.
Setiap proyek besar yang melibatkan pembiayaan asing wajib memasukkan seluruh biaya pembiayaan (cost of financing) dalam perhitungan kelayakan (NPV dan IRR) sejak awal, termasuk risiko kurs, jaminan negara, dan potensi cost overrun, jadi, transparansi dari awal adalah kunci mencegah beban fiskal di masa depan.
Harris menyebut proyek KCJB ini adalah pelajaran yang sangat mahal, yang sekarang menjadi beban serius pemerintahan Prabowo.
Kesalahan pengambilan keputusan ini tidak boleh terulang di masa depan karena kereta cepat boleh melaju kencang, tapi akuntabilitas tidak boleh tertinggal di belakang.
Proyek sebesar ini harus menjadi simbol kemajuan, bukan simbol kelalaian.
Jika transparansi dijalankan dan tanggung jawab ditegakkan, maka KCJB tidak hanya menjadi warisan teknologi, tetapi juga warisan integritas bangsa.
***