Edisi.co.id, Yogyakarta - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) menetapkan sepuluh sikap resmi hasil Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) IV yang digelar di Kaliurang, Yogyakarta, pada 29 November - 1 Desember 2025. Rekomendasi tersebut diumumkan oleh Pimpinan Pusat (PP) PERSIS setelah melalui proses kajian dan pembahasan mendalam selama forum berlangsung.
Ketua Umum PP PERSIS, Dr. H. Jeje Zaenudin, menegaskan, seluruh sikap ini menjadi arahan strategis bagi struktur organisasi dan rujukan moral bagi umat.
Keprihatinan terhadap Bencana dan Instruksi Gerakan Kemanusiaan
PP PERSIS menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan sejumlah wilayah lain. PP PERSIS juga menginstruksikan seluruh struktur Jamyiyah untuk menggalang bantuan kemanusiaan secara terpadu guna membantu meringankan beban para penyintas bencana.
Baca Juga: Aceh Tamiang terisolir, Bantuan menggunakan Metode Airdrop
Dorongan Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan
PERSIS mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana, termasuk illegal logging, pembabatan hutan, penyalahgunaan perizinan, dan penambangan liar. Jamiyyah menekankan pentingnya pemulihan fungsi hutan lindung serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Seruan Etika Publik kepada Pejabat Pemerintah
PP PERSIS mengimbau seluruh pejabat pemerintah di semua tingkatan untuk mengutamakan empati dan keberpihakan kepada rakyat, serta meninggalkan gaya hidup hedonis dan pamer kekayaan. Sikap moral ini dianggap penting sebagai teladan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi sosial yang tertekan oleh berbagai bencana.
Apresiasi atas Program Pemerintah dan Peringatan terhadap Penyimpangan
PERSIS mengapresiasi program pemerataan kesejahteraan, seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, distribusi lahan sitaan, dan penyediaan kapal bagi nelayan. Namun, PP PERSIS juga menyoroti adanya laporan penyimpangan di lapangan dan mendesak pengawasan ketat dan penindakan tegas agar program tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Penguatan Sistem Pengelolaan Haji dan Umrah
PP PERSIS menyambut baik pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dan mendorong pengelolaan dana serta penyelenggaraan haji yang profesional, transparan, dan sesuai syariah. PERSIS menolak praktik korupsi dan jual beli kuota serta meminta pemerataan masa tunggu haji dilakukan bertahap dan disosialisasikan secara luas untuk menghindari keresahan calon jamaah.
Sikap Tegas untuk Palestina dan Respons terhadap Geopolitik Internasional