Edisi.co.id - Jaringan Pemred Promedia (JPP) menggelar forum diskusi strategis membahas National HA/DR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) capability framework bersama Co-Director of Cooperation and External Engagement, Head of Government Task Force Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri.
Acara yang berlangsung secara daring pada Selasa, 16 Desember 2025 malam itu diikuti oleh para pemimpin redaksi dan perwakilan mitra Promedia dari seluruh Indonesia.
Forum bertajuk "Peran Alutsista Militer dalam Banjir Akibat Siklon Senyar" ini menyoroti urgensi pembangunan sistem koordinasi penanganan bencana yang lebih terstruktur di tingkat nasional.
Baca Juga: Cerita Influencer saat Beli Cabe di Aceh Takengon dengan Harga Medan, Tawarkan Rp100 Ribu per Kilo
Dalam paparannya, Aisha menekankan bahwa saat ini Indonesia masih memiliki kekosongan dalam hal kerangka kapabilitas penanganan bantuan kemanusiaan dan bencana.
"Membangun National HA/DR capability framework ini yang belum kita punya," kata Aisha.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan kerangka kerja ini sangat krusial untuk mengatur pembagian tugas dan koordinasi antarinstansi saat terjadi situasi darurat.
"Jadi capability framework ini lebih ke arah siapa yang bertanggung jawab bagaimana koordinasi," lanjutnya.
Lebih lanjut, Aisha merincikan bahwa framework tersebut akan memperjelas posisi militer dalam membantu penanganan krisis sipil, termasuk pemanfaatan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk bantuan logistik.
"Apa peran TNI di sana kemudian bagaimana cara menyalurkan alutsista dan penyaluran bantuan. Jadi perlu ada framework yang kemudian perlu dibangun," tutur Aisha.
Aisha juga melontarkan kritik konstruktif mengenai kesiapan Indonesia. Menurutnya, meskipun Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana alam, sistem yang ada saat ini belum mencerminkan kesiapan yang optimal.
"Indonesia tidak terlihat seperti negara yang siap padahal sudah memiliki banyak pengalaman bencana alam," terang Aisha.
Oleh karena itu, ia mendorong agar kerangka kapabilitas nasional ini segera disusun dengan menyesuaikan kapasitas yang dimiliki Indonesia saat ini.
"Makanya kita perlu memiliki National HA/DR capability framework yang kemudian berdasarkan kapasitas kita sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk hadir di sana," sambungnya.