Edisi.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Untuk itu, pada Senin (29/5-23), dilakukan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di Balai Kota.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpesan kepada seluruh komisaris dan direksi BUMD beserta pasangannya, untuk kompak berperan sebagai benteng pertahanan pertama dalam pencegahan korupsi. Saling mengingatkan, membiasakan hidup sederhana dan tidak bergaya hidup mewah, mensyukuri apa yang dimiliki saat ini, serta menghindari berbuat kecurangan atau korupsi seperti penyalahgunaan wewenang dan mengambil sesuatu yang bukan haknya.
“Kegiatan ini adalah wujud dari komitmen pemerintah, termasuk Pemprov DKI, untuk memiliki integritas antikorupsi. Tak hanya untuk para jajaran komisaris dan direksi, tapi juga pasangannya harus memiliki integritas antikorupsi,” kata Heru.
Baca Juga: Supian Suri dan Khairulloh Ahyari Masuk Radar PKS Dalam 5 Nama Bakal Calon Wali Kota Depok 2024
Inspektorat DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menambahkan, pemberantasan korupsi menjadi hal penting yang harus dilakukan bersama. Ia mengatakan, Pemprov DKI bekerja sama dengan KPK melakukan kegiatan ini sebagai langkah edukatif dan preventif, menitikberatkan pemahaman mengenai bahaya antikorupsi sejak dini dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga.
"Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk mencegah korupsi dalam rangka mewujudkan BUMD yang berintegritas, mampu berkinerja secara optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, serta memberi karya untuk Nusantara," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, strategi pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup hanya dengan meningkatkan penindakan. Hal itu terbukti pada tahun 2022, ada 1.551 orang yang sudah dijadikan tersangka dan bahkan sudah dimasukkan ke penjara.
"Oleh karenanya, kami melalui pendekatan pencegahan seperti bimbingan teknis ini, kemudian bagaimana sistem yang sedang berjalan ini tidak bisa dijadikan celah melakukan tindakan korupsi. Strategi pencegahan ini kami perkuat. Sementara strategi penindakan juga tetap dilakukan karena bertujuan untuk membuat efek jera, supaya orang takut korupsi dan dipenjara oleh KPK,” jelas Wawan.
Wawan menegaskan, KPK bersama kementerian dan lembaga pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem yang ada dengan strategi pencegahan tindakan korupsi. Strategi pencegahan bisa dilakukan dari jalur pendidikan, yakni menanamkan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai antikorupsi pada diri sendiri, serta menyebarluaskannya pada lingkungan terkecil.
Baca Juga: Film Aksi Thriller 'Patriots Day' Mengisahkan Tragedi Maraton Boston
Kegiatan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas BUMD ini diikuti 56 komisaris dan 54 direksi BUMD DKI Jakarta beserta pasangannya. Acara Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas ini diisi dengan pemaparan materi membangun budaya antikorupsi di dunia usaha, dengan narasumber dari KPK, praktisi, dan motivator yang menyampaikan pemahaman membangun nilai-nilai antikorupsi. ***