Edisi.co.id, Jakarta - Bolak-balik, Pemprov DKI di Jakarta mengirimkan surat ke DPRD. Diusulkan untuk membahas penjualan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Sejak 2018, agenda tidak berjalan mulus. Kedua pihak belum mencapai kesepakatan.
Seminar belum digelar. Empat surat dari DKI Pemprov juga tidak mendapat jawaban. Terutama dari Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPKI DKI Jakarta. Surat terakhir dikirim pada 4 Maret 2020. Namun tanggapan DPRD belum juga muncul.
Prasetio secara terbuka menentang rencana tersebut. alasannya sederhana. Perusahaan minuman beralkohol memberikan keuntungan melalui dividen tahunan. "PT Delta tidak apa-apa. Uangnya bisa digunakan untuk membangun RPTRA." Ujar Prasetio.
Rencana penjualan saham perusahaan berkode emiten DLTA, itu memang komitmen politik Gubernur DKI Anies Baswedan. Di tahun keempat kepemimpinannya, Anies semakin antusias melaksanakan janji politiknya. Ibarat kata peribahasa: adat diisi janji dilabuh. Sehingga janji dilontarkan Anies ketika bersama Sandiaga Uno, dalam kampanye Pilgub 2017 lalu harus terwujud.
Tidak semua fraksi di DPRD menolaknya. Beberapa orang setuju dengan diskusi tentang penjualan saham bir. Sayangnya rapat pembahasan tersebut tidak kunjung terlaksana.
"Kami sekarang pada posisi menunggu respon dan kajian di internal DPRD yang sebelumnya memang teman-teman belum berkenan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria, saat ditemui di Balai Kota, Jumat pekan lalu.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2019, tercatat pemprov DKI Jakarta memegang 26,25 persen saham atau 210.200.700 lembar saham.
Porsi terbesar dipegang San Miguel Malaysia dengan kepemilikan 58,33 persen atau 467.061.150 lembar saham. Sisanya sebesar 15,42 persen dipegang masyarakat.
Riza menjelaskan bahwa langkah yang diambil Pemprov merupakan bentuk komitmen Anies untuk mewujudkan janji politik. Sebagaimana telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun hasil penjualan saham PT Delta akan digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satunya untuk penanganan Covid-19. Juga pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.
"Silakan siapa yang ingin mengambil atau membeli, dananya bagi kami dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain dan juga ini memenuhi janji. Mohon dukungan semua pihak dan teman-teman DPRD," ujar politisi Gerindra ini.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco mendukung rencana tersebut. Dia mengungkapkan banyak alasan. Divestasi saham yang tertuang dalam RPJMD harus menjadi acuan utama dalam pembahasan.
Pemprov DKI maupun DPRD memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Alasan berikut, lanjut dia, pemerintah seharusnya tidak berkecimpung langsung di dalam hal-hal yang berkaitan norma keagamaan dan kesusilaan. Termasuk misalnya memiliki saham di perusahaan minuman beralkohol.
"Kita punya regulasi, kita pengatur undang-undang, kita pemegang izin. Bisa saja (lakukan pengawasan). Jadi nggak beralasan bahwa kita punya saham di situ bisa mengontrol. Itu nggak ada korelasinya," ujar ketua fraksi Golkar.
Sementara itu, Abdul Aziz, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, menegaskan, penguasaan tidak bisa dijadikan alasan untuk mempertahankan kepemilikan saham PT Delta oleh Pemprov. Sebab, memiliki 26,25% saham tidak menjadikan Pemprov sebagai pemegang saham utama yang memiliki kekuasaan besar untuk menguasai perusahaan. Bahkan kepemilikan saham PT Delta oleh pemerintah provinsi dapat membuka ruang konflik kepentingan.
"Kalau kita berada di dalam justru punya conflict of interest bagaimana kita mau kontrol?" ujarnya Abdul Aziz.
Menurut Basri, sikap Prasetio Edi Marsudi adalah sikapnya sebagai pribadi. Itu tidak mewakili sikap DPRD DKI secara keseluruhan. Selain itu, suara ketua DPRD tidak serta merta berarti suara lembaga.
Surat yang dikirim Pemprov harus segera dijawab oleh Pimpinan DPRD. Dengan cara ini, setiap fraksi tidak perlu mengirimkan surat kepada pimpinan seperti saat ini. Menurut dia, pihaknya akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD untuk segera membahas rencana penjualan saham di PT Delta tersebut.
"Enggak perlu fraksi kirim lagi surat-surat lagi ke pimpinan seolah-olah pimpinan tidak mengerti aturan, seharusnya ketentuan aturan seperti apa kita jalankan saja," terang dia.
Situasi pandemi Covid-19 turut berdampak pada kinerja perusahaan. Termasuk berdampak pada deviden yang disetor PT Delta kepada pemegang saham. Pada 2020 jumlah deviden yang disetor turun ke angka Rp 81,978 miliar. “Pariwisata terpuruk. Otomatis lah, hiburan malam saja sudah setahun sampai sekarang masih tutup, pengaruh besar,” ujar Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk Sarman Simanjorang, pekan lalu.
"Kan semua sudah berjalan dengan secara profesional. Jadi manajemennya sudah teruji apalagi saham ini kan mayoritas dari San Miguel, sehingga kalau nanti misalnya dijual hanya pemilik sahamnya saja berubah tapi pengelolaan tetap sama," ujarnya.
Perwakilan pemerintah provinsi memiliki 26,25% saham dan hanya menempati kursi komisaris. Pada saat yang sama, direktur perusahaan diisi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang saham terbesar. Penerbitan saham di pemerintah provinsi hanya akan mengubah posisi tingkat pemegang saham. Di saat yang sama, dia yakin posisi direksi atau penanggung jawab operasional perusahaan tidak berubah.
"Bergantian pemegang sahamnya saja yang berubah, tapi operasional tetap mereka (jajaran direksi) pimpinan," ujar dia.
(M.R)