• Sabtu, 29 Januari 2022

Selain Tetapkan UMP Pemprov DKI Buat Kebijakan untuk Kesejahteraan Pekerja

- Kamis, 25 November 2021 | 18:09 WIB
Mata Uang Rupiah alat Pembayaran Gaji sesuai UMP
Mata Uang Rupiah alat Pembayaran Gaji sesuai UMP

Edisi.co.id - Pemerintah DKI Jakarta tetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 4.453.935.536 rupiah. Penetapan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan kessjahteraan pekerja atau buruh

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam postingannya di akun Instagram @arizapatria di tuliskan,  penetapan UMP tahun ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

"Penetapan besaran UMP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Ariza, Kamis (25/11/2021). 

Baca Juga: Awasi Pangan Berbahaya Masuk, Mentan Syahrul Yasin Limpo Pimpin Patroli Gabungun di Pariaran Jakarta

Lebih lanjut dituliskan, Pemprov DKI akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut.

"Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah sesuai kemampuan dan produktivitas perusahaan sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih," tambahnya.

Selain penetapan UMP Pemprov DKI Jakarta juga membuat kebijakan  untuk peningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh.

Baca Juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Tekankan Pentingnya Peran Badan Karantina Pertanian

Kebijakan tersebut berupa, bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah dan biaya personal pendidikan.

Berikut berbagai jenis program kolaborasi ketenagakerjaan:

1. Memperluas kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta (semula UMP +10% menjadi UMP +15%).

2. Mengutamakan anak-anak penerima kartu pekerja sebagai penerima KJP plus dan biaya pendidikan masuk sekolah.

3. Memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/buruh.

4. Mengembangkan program Jakpreneur dan membentuk koperasi pekerja/buruh serta memfasilitasi penjualan produk melalui sistem e-Order.

Baca Juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Lepas Komoditas Ekspor Senilai 568,7 Miliar ke 26 Negara

5. Program biaya pendidikan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK, maupun pekerja/buruh yang dirumahkan tanpa diberikan/dikurangi upahnya.

6. Program bantuan bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat pandemi COVID-19.

7. Program bantuan sarana dan prasana bagi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memiliki usaha (kolaborasi Disnakertrans & Energi dengan Asosiasi Pengusaha).

Halaman:
1
2

Editor: Ilham Dharmawan

Sumber: instagram @arizapatria

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Seorang ABK Yang Tenggelam Masih Dalam Pencarian

Sabtu, 29 Januari 2022 | 11:10 WIB

Sengketa Pertanahan Dapat Dicegah Karena Program PTSL

Sabtu, 29 Januari 2022 | 10:36 WIB

Minyak Goreng di Kota Depok Turun Harga

Sabtu, 29 Januari 2022 | 09:48 WIB

Terjungkal Dan Makna Sholat

Jumat, 28 Januari 2022 | 10:34 WIB

9.340 Warga di Kota Bogor Terima Program KKS Kemensos

Kamis, 27 Januari 2022 | 21:38 WIB
X