• Senin, 24 Januari 2022

Pasca Putusan MK, Yusril Sarankan Pemerintah Kerja Keras Perbaiki UU Cipta Kerja

- Kamis, 25 November 2021 | 22:20 WIB
 Yusril Ihza Mahendra - Foto: Henry Lukmanul Hakim/Edisi Foto
Yusril Ihza Mahendra - Foto: Henry Lukmanul Hakim/Edisi Foto

Edisi.co.id - Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inskonstitusional secara bersyarat. 

Menurut Yusril, Pemerintah Presiden Joko Widodo tak punya pilihan kecuali bekerja keras memperbaiki UU Cipta Kerja pasca putusan MK hari ini, Kamis 25/11/2021.

"Jika dalam dua tahun UU tersebut tidak diperbaiki, maka UU itu otomatis menjadi inkonstitusional secara permanen," terang Yusri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: Diiringi Hujan Deras, JNE Tangerang Mewakafkan Al-Qur’an dan Sajadah ke PTWQ Tangerang

Ditambahkan lagi, MK juga menyatakan, jika dalam dua tahun tidak diperbaiki, maka semua UU yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja itu otomatis berkaku kembali.

"Ini jelas dapat menimbulkan kekacauan hukum," kata Yusril.

Dalam putusan tersebut, MK juga melarang Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana terhadap UU Cipta Kerja selain yang sudah ada. MK juga melarang Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang berdampak luas yang didasarkan atas UU Cipta Kerja selama UU itu belum diperbaiki.

Baca Juga: Selaian Tetapkan UMP Pemprov DKI buat Kebijakan untuk Pekerja

Yusril menilai Putusan MK itu mempunyai dampak yang luas terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kini tinggal lebih kurang tiga tahun lagi.

"Kebijakan-kebijakan super cepat yang ingin dilakukan Pemerintah Presiden Joko Widodo sebagian besar justru didasarkan kepada UU Cipta Kerja itu. Tanpa perbaikan segera, kebijakan-kebijakan baru yang akan diambil Presiden otomatis terhenti. Ini berpotensi melumpuhkan Pemerintah yang justru ingin bertindak cepat memulihkan ekonomi yang terganggu akibat pandemi," imbuhnya.

Baca Juga: Awasi Pangan Berbahaya Masuk, Mentan Syahrul Yasin Limpo Pimpin Patroli Gabungan di Perairan Jakarta

Pemerintah, menurut Yusril dapat menempuh dua cara mengatasi hal tersebut.

Pertama memperkuat Kementerian Hukum dan HAM sebagai law centre dan menjadi leader dalam merevisi UU Cipta Kerja.

Kedua, Pemerintah dapat segera membentuk Kementerian Legislasi Nasional yang bertugas menata, mensinkronisasi dan merapikan semua peraturan perundang-undangan dari pusat sampai ke daerah.

Yusril menilai, sejak awal UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan cara meniru Omnibus Law di Amerika dan Kanada itu bermasalah. Kita mempunyai UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Baca Juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Tekankan Pentingnya Peran Badan Karantina Pertanian

"Setiap pembentukan peraturan maupun perubahannya, secara prosedur harus tunduk pada UU itu. MK yang berwenang menguji materil dan formil terhadap UU, menggunakan UUD 45 sebagai batu ujinya jika melakukan uji materil. Sementara, jika melakukan uji formil, MK menggunakan UU No 12 Tahun 2011 itu," ujar Yusri.

Sebab itu, ketika UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan meniru gaya Omnibus Law diuji formil dengan UU No 12 Tahun 2011, UU tersebut bisa dirontokkan oleh MK. MK akan memutus bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja menabrak prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur oleh UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Baca Juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Lepas Komoditas Ekspor Senilai 568,7 Miliar ke 26 Negara

Oleh karena itu, menurut Yusril, dia tidak heran dan tidak kaget jika MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional. Masih bagus MK hanya menyatakan inkobstitusional bersyarat. Kalau murni inkonstitusional, maka Pemerintah Presiden Jokowi benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Karena itu, Yusril menyarankan agar Presiden Joko Widodo bertindak cepat melakukan revisi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja, tanpa harus menunggu dua tahun.***

Halaman:
1
2
3

Editor: Ilham Dharmawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

6 Alasan Mengapa Ibu Kota Negara Perlu Pindah

Senin, 1 November 2021 | 22:34 WIB

Pemerintah Tetapkan Libur Nasional Tahun 2022

Rabu, 22 September 2021 | 17:03 WIB

Menag: Santri Aset Luar Biasa yang Dimiliki Indonesia

Selasa, 21 September 2021 | 11:45 WIB

Presiden Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput Jakarta

Senin, 20 September 2021 | 15:09 WIB

PWI Depok Sambut Kunjungan Partai Demokrat Depok

Sabtu, 4 September 2021 | 18:27 WIB
X