Edisi.co.id- Keberadaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sangat penting di semua level pemerintahan, tidak terkecuali di desa.
Dalam menyusun dan merencakan pembangunan pemerintah desa membutuhkan data kependudukan yang akurat agar kebijakan pembangunan yang ambil sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.
Data kependudukan tidak hanya terkait dengan jumlah penduduk di suatu wilayah, tetapi juga harus mencerminkan sebaran penduduk perwilayah, jumlah penduduk sesuai kelompok umur, fasilitas pendidikan yang tersedia, fasilitas sosial, keagamaan, potensi ekonomi dan sebagainya.
Baca Juga: Cegah Stunting, Dengan Memantau Perkembangan Balita Dengan KKA
Dengan adanya data yang lengkap di setiap desa, maka pembangunan bisa diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menyadari pentingnya data kependudukan ini, BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah Rumah Data Kependudukan (RDK).
RDK adalah wadah bagi pemerintah desa dan instansi lintas sektor untuk memperoleh data yang akurat agar kebijakan pembangunan yang diambil sesuai kebutuhan.
Sejak Jum'at (20/10/2023), BKKBN melalui UPT Balai Diklat KKB Bogor melakukan pelatihan RDK bagi Penyuluh KB di Kabupaten Bogor.
Kegiatan ini berlangsung secara hibrid. Melalui kegiatan ini diharapkan jumlah RDK di Kabupaten Bogor meningkat signifikan.
"Capaian RDK Kabupaten Bogor masih dibawah Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat. Saya harap salah satu output pelatihan ini meningkatnya jumlah RDK di Kabupaten Bogor," harap Muwardiyono, SH Subkor Dalduk DP3AP2KB Kabupaten Bogor.
RDK merupakan wadah kegiatan yang terintegrasi dengan Kampung KB. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Salah satu amanatnya adalah harus adanya RDK di Kampung KB.
"Saat ini belum semua Kampung KB memiliki RDK. Diharapkan setelah pelatihan ini akan ada pembentukan RDK baru," ujar Handayani, S.Pd Kepala UPT Balai Diklat KKB Bogor saat membuka acara./Naz***
