Edisi.co.id, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menutup penyelenggaraan ibadah haji 2024 M atau 1445 H di Media Center Haji Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).
Ia menyampaikan syukur alhamduillah. Pasalnya seluruh fase penyelenggaraan ibadah haji sudah berjalan dengan baik, mulai dari pemberangkatan, puncak haji, hingga pemulangan.
“Tidak berlebihan, jika disebut Haji 2024 sukses dan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ada sejumlah indikator dan kita formulasikan dengan skema 4 – 3 – 5:,” kata Gus Men sapaan Menag Yaqut kepada awak media.
Ia menyebutkan, empat Perdana di Haji 2024, Tiga Pengembangan Ekosistem Potensi Ekonomi Haji, dan Lima Inovasi Haji 2024
Selanjutnya, kata Gus Men, dari 213.320 kuota, ada 213.275 jemaah haji reguler yang berangkat ke Arab Saudi dari 12 Mei sampai 11 Juni 2024. Hanya 45 kuota tidak terserap.
“Hanya 45 kuota tidak terserap,” ungkapnya.
Lebih jauh lagi, Gus Men menyampaikan, puncak haji di Armuzna, 14 – 19 Juni 2024, juga lancar. Murur berjalan sukses hingga peristiwa 2023 di Muzdalifah tidak terulang,” tegas dia.
Ia juga menambahkan, dari 21 Juni – 22 Juli 2024, ada 212.720 jemaah yang dipulangkan ke Tanah Air dalam 553 kloter. Hingga akhir operasional, ada 46 jemaah masih dirawat di Arab Saudi.
“Jemaah yang sakit tersebut akan terus dipantau oleh Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah. Selama perawatan, jemaah tidak dikenakan biaya,” ujar Gus Men.
Baca Juga: Di Puncak Peringatan Hari Kebaya 2024, Salimah Terima Anugerah Kategori Ekonomi
Hadir pada acara ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilma Latief, Irjen Faisal Ali Hasyim, perwakilan Kementerian Kesehatan, Kemenhub, Konsulat Jenderal Arab Saudi, BPKH, dan Kementerian/Lembaga terkait.
Artikel Terkait
Sellly PDI-P Bilang Hanya 200.362 Jemaah Haji Reguler yang Lunasi Bipih, Kemenag: Salah Baca Data
Soal Alokasi Tambahan Kuota Haji, Ini Penjelasan Kemenag
188 Ribu Lebih Jamaah Haji Indonesia Telah Tiba di Tanah Air Indonesia
Jemaah Haji yang Masih Dirawat di Rumah Sakit Saudi tetap Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia