Bukan Pakai Uang Presiden, Siapa yang Menanggung Biaya Retret Kepala Daerah?

Edisi.co.id- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelaksanaan retret bagi kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia memastikan bahwa dana tersebut tidak berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak (uang Presiden) dong, (anggaran retret) dari pemerintah," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu 1 Februari 2025.

Baca Juga: Sambut Presiden Prabowo di HPN 2025 Kalsel, Kadisops Lanud Sjamsoddin Noor Siapkan 220 Personel Pengamanan Bandara

Meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, Prasetyo menilai bahwa retret bagi kepala daerah tetap harus dilaksanakan.

"Efisiensi bukan berarti kegiatan yang memang penting dan diperlukan tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga," tegasnya.

Retret Penting untuk Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Prasetyo menjelaskan bahwa kepala daerah terpilih merupakan hasil Pilkada serentak yang pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Oleh karena itu, pembekalan melalui retret menjadi sangat penting.

"Kita merasa bahwa retret ini sangat penting. Ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya juga dilakukan serentak, meskipun masih ada kemungkinan dilakukan dalam dua tahap karena ada yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Prasetyo menambahkan bahwa tujuan retret adalah menyatukan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten.

"Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," imbuhnya.

Alokasi Anggaran Masih dalam Pembahasan

Meskipun telah dipastikan bahwa anggaran retret berasal dari APBN, Prasetyo mengakui bahwa besaran dana yang dialokasikan masih dalam pembahasan.

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menangani alokasi anggaran tersebut.