Nasib SMK dan Vokasi yang Anggarannya Dipangkas Lebih Berkali-kali Lipat

Edisi.co.id - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus menjadi salah satu yang terdampak signifikan akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menggambarkan kondisi ini dengan kata 'sangat tertekan'.

"Vokasi memang sangat tertekan sekali," ujar Suharti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X, seperti dikutip dari tayangan YouTube TVR Parlemen, Jumat 14 Februari 2025.

Efisiensi Anggaran pada SMK dan Pendidikan Vokasi

Dalam rapat tersebut, Suharti mengungkapkan bahwa Ditjen Vokasi sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp1,927 triliun.

Namun, dengan adanya pemangkasan, jumlahnya berkurang hingga Rp1,408 triliun, menyisakan lebih dari Rp519 miliar saja.

Salah satu program yang terdampak cukup besar adalah Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang anggarannya merosot dari Rp1,195 triliun menjadi hanya Rp132,4 miliar.

Dana ini akan dialokasikan untuk delapan program, termasuk SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK).

"SMK-PK itu baru bisa menyediakan Rp15 miliar turun dari Rp528 miliar tahun yang lalu," ungkap Suharti.

Beberapa program pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengalami efisiensi meliputi:
1. Sertifikasi kompetensi siswa SMK dan magang luar negeri
○ Target awal: 100.750 orang
○ Anggaran awal: Rp65,036 miliar
○ Blokir efisiensi: Rp65,036 miliar
○ Target baru: Dihilangkan
2. Pengembangan SMK Pusat Keunggulan
○ Target awal: 1.178 SMK
○ Anggaran awal: Rp528,678 miliar
○ Blokir efisiensi: Rp513,678 miliar
○ Target baru: 15 SMK
○ Anggaran baru: Rp15 miliar
3. Pengembangan Teaching Factory di SMK
○ Target awal: 450 SMK
○ Anggaran awal: Rp156,831 miliar
○ Blokir efisiensi: Rp102,686 miliar
○ Target baru: 184 SMK
○ Anggaran baru: Rp39,145 miliar
4. Peningkatan Kualitas SMK non PK
○ Target awal: 312 SMK
○ Anggaran awal: Rp74,637 miliar
○ Blokir efisiensi: Rp59,637 miliar
○ Target baru: 63 SMK
○ Anggaran baru: Rp15 miliar
5. Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
○ Target awal: 192 lembaga
○ Anggaran awal: Rp40,446 miliar
○ Blokir efisiensi: Rp40,446 miliar
○ Target baru: Dihilangkan
6. Pembinaan Kursus dan Pelatihan (PKK dan PKW)
○ Target awal: 2.000 orang/19.699 lembaga
○ Anggaran awal: Rp127,665 miliar
○ Blokir efisiensi: Rp88,555 miliar
○ Target baru: 224 orang/6.400 lembaga
○ Anggaran baru: Rp39,110 miliar
7. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi
○ Target awal: 10.214 orang
○ Anggaran awal: Rp154,080 miliar
○ Blokir efisiensi: Rp131,768 miliar
○ Target baru: 1.421 orang
○ Anggaran baru: Rp22,312 miliar
8. Penjaminan Mutu dan Peningkatan Kapasitas Balai Vokasi
○ Target awal: 7 lembaga
○ Anggaran awal: Rp48,415 miliar
○ Blokir efisiensi: Rp46,572 miliar
○ Target baru: 7 lembaga
○ Anggaran baru: Rp1,842 miliar
Langkah Kemendikdasmen
Suharti menekankan bahwa Kemendikdasmen akan berupaya memastikan pemilihan sasaran dilakukan dengan tepat, meskipun efisiensi anggaran berdampak luas.
Hal ini mendapat perhatian dari anggota Komisi X DPR RI.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti pentingnya pendidikan vokasi karena berperan dalam membekali lulusan dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan.
"Pendidikan vokasi itu penting untuk mendapat perhatian, karenanya memang harus dicermati dengan luar biasa," ucap Hanifa.
"Mereka perlu keterampilan yang dipakai untuk di masa depan untuk membuat mereka mandiri dan tidak menjadi beban negara. Berarti kan harus ada keterampilan yang diberikan," tambahnya.
Namun, beberapa program penting justru mengalami pemangkasan, seperti pendidikan dan pelatihan bagi pendidik vokasi serta sertifikasi kompetensi siswa SMK yang bahkan dihapus.
"Dukungan terhadap program prioritas seperti bimtek, sosialisasi, peningkatan kapasitas termasuk monev kami kurangi sangat banyak sebagai arahan Bapak Presiden untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut," jelas Suharti.
"Apalagi dicantumkan juga perjadin (perjalanan dinas) harus dikurangi bahkan kurang dari 50%. Jadi memang sangat berat," imbuhnya lagi.
Kerja Sama Kemnaker
Sebagai langkah alternatif, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memfasilitasi pelatihan bagi guru dan siswa SMK di Balai Latihan Kerja (BLK).
"Untuk vokasi kami sampaikan bahwa kami sudah ada pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja untuk nanti pelatihan-pelatihan guru SMK itu diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja," jelas Mu'ti.
Siswa SMK yang mengikuti pelatihan di BLK Kemnaker nantinya akan memperoleh sertifikat yang bisa dijadikan modal dalam mencari pekerjaan.
"Dalam pelatihan itu nanti para siswa SMK bisa mendapatkan sertifikat yang memungkinkan mereka untuk dapat bekerja di sektor-sektor industri sesuai dengan sertifikat yang mereka ikuti (miliki)," pungkas Mu'ti.
Upaya Mengatasi Dampak Efisiensi
Untuk mengatasi dampak efisiensi anggaran, Kemendikdasmen merancang beberapa langkah mitigasi, antara lain:
● Mengubah skema pelaksanaan kegiatan menjadi daring.
● Mengusulkan pembukaan blokir atau penambahan anggaran untuk program prioritas agar target tetap tercapai.
● Mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp19,7 triliun.
● Mengusulkan pembiayaan revitalisasi satuan pendidikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Menyesuaikan mekanisme kerja pegawai guna meningkatkan efisiensi.***