Kebijakan Gubernur KDM soal Jumlah Siswa Tuai Kritik, Pembina Yayasan PCI Prof. Dadan Tawarkan Solusi

Edisi.co.id, Jakarta - Wacana kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yag akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang membolehkan sekolah negeri menerima hingga 50 siswa per kelas menuai kritik.

Pembina Yayasan Prima Cendekia Islami (PCI), Prof. Dadan Wildan menilai, kebijakan ini kontroversial, karena dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pendidikan dan memicu dampak negatif bagi sekolah swasta.

Ia pun menyoroti dampak kebijakan ini, terutama bagi sekolah swasta.

Baca Juga: Momen Prabowo ke Bandung Naik Kereta Cepat Whoosh Bareng Warga

Menurutnya, penambahan jumlah siswa di sekolah negeri dapat menyebabkan penurunan jumlah siswa di sekolah swasta

“Hal ini bisa berimbas pada berkurangnya dana operasional dan mengancam keberlangsungan lembaga pendidikan swasta,” ujar Prof. Dadan, Ahad (10/8/2025).

Untuk mengatasi persoalan ini, Prof. Dadan yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden mengusulkan sejumlah solusi strategis.

Baca Juga: UBN: Gaza Bukan Kelaparan, Tapi Sengaja Dilaparkan

Dialog dan Kolaborasi

Mengadakan pertemuan antara Gubernur Jawa Barat dan pengelola sekolah swasta untuk mencari solusi bersama.

Peningkatan Infrastruktur

Pemerintah dapat menambah jumlah sekolah negeri atau bekerja sama dengan yayasan pendidikan swasta untuk membangun gedung sekolah baru.

Bantuan Finansial

Memberikan bantuan dana operasional kepada sekolah swasta, terutama yang bergantung pada iuran siswa, untuk menjamin kelangsungan operasional mereka.

Baca Juga: Lindungi Anak di Era Digital, Kemkomdigi Wajibkan Verifikasi Usia di Platform Digital

Dengan usulan ini, Prof. Dadan Wildan berharap, pemerintah daerah dapat menemukan solusi yang seimbang.

“Yaitu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran atau merugikan sekolah swasta,” tutupnya.