Pamer Kemewahan Berujung Nestapa: Refleksi Privilese Pejabat dan Penderitaan Rakyat

edisi.co.id – Media sosial seperti TikTok dan Instagram diramaikan curhatan seorang pejabat yang rumahnya dijarah pada 30 Agustus 2025. Awalnya, ia dikenal gemar memamerkan gaya hidup mewah dengan joget-joget di media sosial. Kini, ia justru mengeluhkan nestapanya pasca-penjarahan. Curhatannya mendapat sorotan luas, bahkan mengantarkannya ke wawancara podcast. Ia menceritakan betapa menderitanya kehilangan harta yang selama ini dipamerkan, termasuk mobil-mobil mewah di garasinya.

Saya teringat penderitaan petani yang terusir dari tanah adat atau lahan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Hasil panen mereka hanya cukup untuk bertahan hidup, namun mereka dipaksa pindah dengan kompensasi yang jauh dari sepadan. Penderitaan petani ini tak pernah viral di media sosial. Tak ada podcast yang mengundang mereka untuk berbagi cerita.

Jika dilihat dari sudut penderitaan lahir dan batin, petani atau rakyat kecil yang kehilangan tanahnya mungkin jauh lebih menderita. Namun, penderitaan rakyat jelata seolah tak bisa disamakan dengan penderitaan "anggota dewan terhormat." Meski dihentikan atau dinonaktifkan, mereka tetap menikmati pensiun seumur hidup, gaji, dan tunjangan yang utuh. Mereka merasa memiliki hak istimewa yang membedakan mereka dari rakyat biasa, bahkan dalam hal penderitaan.

Baca Juga: Kemendikdasmen Dorong Digitalisasi Pembelajaran untuk Wujudkan Kelas Interaktif

Ini adalah republik, didirikan oleh para pendiri bangsa yang sederhana. Mohammad Natsir, misalnya, seorang menteri yang dikenal dengan kemeja bertambalnya—simbol kesederhanaan yang legendaris. Pada 1948, saat akan bertemu dengan tamu penting dari luar negeri, Natsir tampil apa adanya dengan pakaian sederhana yang mencerminkan jati dirinya. Pegawai kementerian, yang menyadari pentingnya kesan diplomatik, dengan penuh hormat mengumpulkan dana untuk membelikan Natsir baju baru yang lebih formal. Tujuannya agar ia tampil pantas di mata pemimpin negara lain, namun tanpa menghilangkan esensi kesederhanaannya yang tetap terpancar.

Ada pula Haji Agus Salim, diplomat ulung yang memperjuangkan kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit dengan atap bocor di gang kecil, namun disegani lawan dan dihormati kawan. Pada 1953, saat menghadiri penobatan Ratu Elizabeth II di Buckingham Palace, Agus Salim dengan penuh percaya diri mendekati Pangeran Philip, Duke of Edinburgh. Dengan jenaka, ia menawarkan rokok kretek khas Indonesia, mencairkan suasana dan membuat Pangeran Philip yang tampak canggung menjadi lebih rileks—sebuah diplomasi kecil yang mencerminkan karismanya.

Cerita ini kontras dengan realitas saat ini, di mana modernisasi infrastruktur diagungkan, tetapi rakyat masih menyeberang sungai dengan bergelayutan di tali, dan anak-anak mempertaruhkan nyawa melintasi sungai deras untuk bersekolah. Itulah beda privilese. Pejabat yang digaji dari pajak rakyat hidup bak raja, sementara rakyat menanggung beban pajak yang terus naik.

Di Belanda, novel Max Havelaar karya Multatuli membangkitkan kesadaran etis—meski terlambat—tentang penderitaan rakyat pribumi akibat tanam paksa yang membiayai pembangunan di negeri penjajah. Namun, di republik yang dulu diteriakkan "merdeka 100 persen" oleh Tan Malaka, penderitaan justru disuguhkan kepada rakyat. Kesadaran etis kita seolah "koma."

Tan Malaka pasti terpana melihat realitas saat ini. Dalam Madilog, ia menegaskan kepentingan rakyat tidak akan terwakili oleh orang yang tidak hidup seperti rakyat Namun, kini rakyat berpeluh di jalanan, berpanas dan basah demi sesuap nasi, sementara elite berjoget riang menikmati tunjangan.

Membandingkan pejabat awal kemerdekaan dengan pejabat masa kini memang tak sepenuhnya adil. Dulu, tak ada mobil Pajero atau Mercy yang melaju dengan sirene, memaksa rakyat minggir. Namun, para pendiri bangsa dikenang dengan hormat.

Sementara itu, pasca-peristiwa memilukan seperti penjarahan, ada pejabat yang memilih tak pulang ke Indonesia. Tak ada yang menyuruh mereka pergi atau mengaitkannya dengan urusan pajak. Keputusan untuk tak kembali adalah pilihan pribadi, meski netizen Indonesia sampai meminta bantuan diaspora agar yang bersangkutan dipulangkan. Mungkin, soal "flashdisk putih" cukup mengguncang dunia mereka, hingga memilih jadi pengungsi di luar negeri.

Pejabat yang kabur ke luar negeri mungkin mendapatkan hak istimewa dengan membawa uangnya untuk diinvestasikan. Beda dengan diaspora yang dicabut kewarganegaraannya ketika berkuliah di negara Eropa Timur sehingga hidup dari satu negara ke negara lainnya dan bahkan ada yang menjadi petani di Tiongkok saat Mao Zedong berkuasa. Namun, ada pula diaspora yang tidak dicabut kewarganegaraannya setelah peristiwa 1965, seperti mereka yang tetap menjalani kehidupan di luar negeri sebagai pelajar, pekerja, atau pengungsi politik, tetapi masih mempertahankan identitas Indonesia meski menghadapi diskriminasi dan tekanan politik di dalam dan luar negeri.

Ini republik yang sejarahnya pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zaman Kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Namun, ironisnya, persyaratan pendidikan untuk menjadi anggota DPR, bahkan calon presiden dan wakil presiden, hanya lulusan SMA atau sederajat, dan bahkan ada kasus di mana keaslian ijazah mereka dipertanyakan publik. Sepertinya republik yang kaya digambarkan dengan _gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo_ hanya dinikmati kekayaannya oleh sekelompok orang.

Seandainya kakek saya, dr. Sagaf Yahya, pejuang kemerdekaan di Jambi yang dipenjarakan Jepang selama tiga tahun, hidup saat ini, maka saya ingin sekali bertanya padanya. Apakah dia menyesal dengan tindakannya berjuang demi kemerdekaan republik, jika hanya dinikmati sekelompok orang dengan harta fantastis sementara rakyat jauh dari kata sejahtera. Seandainya ayahnya, Jahja Datoek Kajo, yang pidatonya di Volksraad menyebutkan dirinya sebagai _Indonesier_ atau Indonesia terhormat, melihat perilaku elite di gedung terhormat, mungkin dia akan mengubah pidatonya menjadi _inlander_ yang tidak menyadari kehormatannya.