Sempat Diprotes Kepala Daerah soal Perbedaan Data Kemenkeu, Menkeu Purbaya: Sudah Dicek Berkali-kali

edisi.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat menerima protes dari sejumlah kepala daerah karena dianggap data anggaran yang dimiliki Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akurat.

Menkeu Purbaya pun sempat menyoroti isu tersebut di sela pidatonya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79.

Purbaya mengatakan bahwa Kemenkeu selalu menggunakan data resmi dan sudah dicek berulang kali.

Baca Juga: Polemik Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung: Istana Sebut Perpanjangan Masa Pinjaman Jadi Skenario Terbaik

“Data adalah hal yang paling penting ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat,” ujar Purbaya dikutip dari YouTube Kemenku pada Jumat, 31 Oktober 2025.

“Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” imbuhnya.

Pengecekan data yang diterima, kata Purbaya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, untuk menjaga kredibilitas negara.

“Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dan double cek,” lanjutnya.

Monitor Dana APBN untuk Pastikan Penyerapan Anggaran

Meski belum genap 2 bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya sudah berulang kali terjun langsung ke antarkementerian untuk memantau penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ketika saya datang ke kementerian-kementerian untuk menanyakan penyerapan APBN mereka bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin,” ucap Bendahara Negara itu.

Dengan penyerapan yang baik, menurutnya bisa memberikan dampak maksimal untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dana dari APBN, kata Purbaya adalah uang yang setiap angkanya dikelola untuk kehidupan rakyat.

“Kita pastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Jadi, pengelolaan APBN harus optimal di pusat maupun di daerah,” tuturnya.