Mahasiswa Pascasarjana Riau Jakarta Imbau Semua Pihak Jaga Kondusifitas dan Dukung Penegakan Hukum

Edisi.co.id — Dinamika politik di Riau pasca operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Riau mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa Riau yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.

Mereka mengingatkan agar semua pihak dapat menahan diri serta menjaga suasana tetap kondusif demi keberlangsungan pemerintahan di Bumi Lancang Kuning.

Syahroni, mahasiswa asal Riau yang tergabung dalam komunitas mahasiswa Riau di Jakarta, menegaskan pentingnya seluruh elemen masyarakat menjaga stabilitas daerah agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

“Kami mengimbau semua pihak menahan diri dan bersama-sama menciptakan kondusifitas pemerintahan. Birokrasi harus tetap berjalan normal agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Syahroni, Sabtu (15/11/2025).

Ia juga mengingatkan bahwa proses hukum yang kini berlangsung harus dihormati. Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum akan memastikan kasus ditangani secara objektif dan profesional.

“Kami berharap penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih dan benar-benar menempatkan asas keadilan sebagai pijakan utama,” tegasnya.

Baca Juga: Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Komitmen Perkuat Sinergi dengan Stakeholder dalam Rakercab DPC INSA JAYA

Selain penindakan, mantan Sekretaris Umum PMII Jakarta itu menilai pencegahan korupsi harus diperkuat, baik melalui pembenahan sistem anggaran, peningkatan transparansi maupun pengawasan internal pemerintahan.

“Pencegahan itu kunci. Korupsi hanya bisa diatasi kalau sistemnya diperbaiki. Jangan hanya mengandalkan penindakan,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan memberikan ruang bagi aparat hukum untuk bekerja secara independen.

“Mohon masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan asumsi atau informasi yang belum terverifikasi. Mari sama-sama menjaga Riau agar tetap kondusif,” katanya.

Mahasiswa pascasarjana Universitas Nasional ini menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, terutama di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

“Pada akhirnya, yang paling penting adalah memastikan pembangunan di Riau tidak terhambat dan pelayanan publik tetap optimal,” pungkasnya.