Edisi.co.id, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, menyoroti masih timpangnya akses transportasi di Indonesia, khususnya antara wilayah Jakarta dan daerah lain di luar Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik bertajuk “Diskursus Dinamika Keterbukaan Investasi Pengusahaan Angkutan Umum” yang diselenggarakan Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) di Hotel Atlet, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam pemaparannya, Niti menegaskan, transportasi merupakan strategi utama dalam menjamin mobilitas konsumen. Namun, hingga kini, akses transportasi yang merata masih menjadi persoalan serius, terutama di daerah.
“Kalau kita melihat Jakarta, pilihannya sangat kaya. Konsumen bisa memilih transportasi apa pun, baik lewat darat, bawah tanah, udara, maupun laut. Tapi kondisi ini tidak terjadi secara umum di daerah,” ujar Niti.
Ia menjelaskan, konsumen di Jakarta memiliki hak pilih yang luas dalam menentukan moda transportasi sesuai kebutuhan dan kenyamanan. Sebaliknya, konsumen di daerah masih terbatas aksesnya sehingga belum sepenuhnya menikmati hak memilih transportasi.
Menurut Niti, beban pemenuhan transportasi justru lebih berat di daerah dibandingkan di Jakarta. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hak akses mobilitas konsumen terpenuhi secara adil di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam paparannya, Niti juga menyinggung pentingnya pemerataan transportasi di luar Pulau Jawa, sejalan dengan gagasan yang pernah disampaikan Menteri Perhubungan periode sebelumnya, Ignasius Jonan. Ia menilai Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan akses transportasi paling lengkap dibandingkan daerah lain.
Selain akses, infrastruktur dinilai menjadi faktor krusial. Tanpa infrastruktur pendukung yang memadai, layanan transportasi tidak dapat berjalan optimal. Ia mencontohkan kondisi di Sumatera, di mana keterbatasan infrastruktur menyebabkan akses transportasi tertutup, bahkan berdampak pada distribusi logistik dan bahan bakar minyak (BBM) saat terjadi gangguan.
“Yang paling utama itu adalah sistem pendukungnya. Transportasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa infrastruktur yang memadai,” katanya.
Isu tarif transportasi juga menjadi perhatian YLKI. Nili menilai masyarakat Indonesia masih sangat sensitif terhadap harga, baik di daerah maupun di kota besar. Konsumen kerap membandingkan tarif antarmoda seperti LRT, MRT, dan Transjakarta sebagai dasar menentukan pilihan.
“Transparansi tarif itu penting karena merupakan bagian dari hak konsumen atas informasi,” ucapnya.
Terkait keterbukaan investasi, termasuk investasi asing di sektor transportasi, Nili menilai hal tersebut dapat memberikan nilai positif bagi konsumen selama dikelola dengan baik oleh negara. Menurutnya, kehadiran investor asing dapat memperluas pilihan dan mendorong persaingan sehat melalui inovasi.
Namun, ia menegaskan bahwa negara harus tetap memegang kendali agar investasi tidak merugikan konsumen. Kebijakan yang tidak bijak, kata Nili, pada akhirnya akan berdampak langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi.
“Pada akhirnya, konsumen yang akan menerima dampak dari setiap kebijakan. Karena itu, negara harus hadir mengatur dan memastikan tidak terjadi ketidakadilan,” tegas dia.
Artikel Terkait
Hadirkan Pakar, INSTRAN Bahas Dampak Liberalisasi Investasi bagi Pengusaha Angkutan Nasional
Diskusi INSTRAN, Organda Dorong Regulasi Transportasi yang Adil dan Tidak Merugikan Operator Eksisting