JPP Promedia Bahas Upaya Penanganan Bencana Sumatera bersama Anggota Task Force ISI, Soroti Peran TNI

Edisii.co.id  - Jaringan Pemred Promedia (JPP) membahas seputar aksi tanggap darurat bencana terpadu di Tanah Air bersama Co-Director of Cooperation and External Engagement, Head of Government Task Force Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri.

Acara ini digelar secara daring pada Selasa, 16 Desember 2025 malam, dan diikuti oleh pemimpin redaksi (pemred) dan perwakilan dari mitra Promedia di seluruh Indonesia.

Pada forum bertajuk 'Peran Alutsista Militer dalam Banjir Akibat Siklon Senyar' itu, Aisha menjelaskan dampak siklon tropis langka itu yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.

Baca Juga: Sempat Desak Komdigi, Perwira Polisi Manang Soebeti Kini Kerahkan 'Pasukan Bayangan' demi Tutup Aplikasi Matel

"Siklon tropis ini awalnya merupakan siklon tropis yang ringan, tetapi kemudian efeknya menjadi berlipat ganda karena adanya kerusakan lingkungan," kata Aisha.

"Hal itu menyebabkan kerusakan ekosistem sekitarnya tidak bisa lagi menampung kapasitas air akibat banjir," tambahnya.

Dalam insiden ini, sempat terjadi hujan ekstrem yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Bencana besar tersebut, bahkan telah menimbulkan jumlah korban jiwa yang sangat besar, komunitas yang terisolasi, hingga gangguan transportasi besar.

Berkaca dari hal itu, Aisha mengungkapkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang turut serta dalam proses evakuasi para korban pascabencana di Sumatera.

Terlebih, Indonesia berada di kawasan ring of fire yang berarti rentan terjadi bencana alam, sehingga membutuhkan kemampuan untuk HA/DR (humanitarian assistance and disaster relieve) atau bantuan kemanusiaan dan pertolongan bencana.

TNI dan Banjir Siklon Senyar 2025

Dalam forum bersama JPP Promedia, Aisha mengungkapkan terkait kapasitas lokal yang lumpuh pasca bencana di Sumatera.

"Tetapi jika skalanya terlalu besar, maka kemudian ada kelumpuhan yang dialami oleh kapasitas lokal," tuturnya.

Hal tersebut, membutuhkan tanggapan nasional yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan kontribusi dari TNI, Polri, dan pemerintah pusat dan daerah.