Edisis.co.id, Jakarta - Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin bersama sejumlah tokoh lintas agama menyerukan Pemilihan Umum (Pemilu) tepat waktu, aman, damai, jujur, adil, bebas, rahasia, transparan dan bermartabat.
Seruan itu disampaikan dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (6/12) untuk menyambut Pemilu Serentak yang dilaksanakan tak lama lagi pada Rabu, 14 Februari 2024.
“Kita berharap supaya seluruh komponen masyarakat bersama-sama menjaga supaya pemilu ini bisa berlangsung jurdil (jujur dan adil) dan luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), itu yang paling penting karena hasil dari pemilu akan benar-benar membawa kemanfaatan jika prinsip luber-jurdilnya berjalan. Tapi kalau ada yang mencederai, maka akan menyebabkan ketidakharmonisan, dan itu yang kita harapkan tidak terjadi,” ungkapnya.
Baca Juga: NasDem Berharap Kepala BNN Baru Utamakan Pencegahan Atasi Narkoba
Menurut Izzul, seruan bersama tersebut ditujukan bukan untuk pelaksana, penyelenggara, dan peserta pemilu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bersama-sama menjaga dan mengawasi pelaksanaan pemilu 2024.
“Karena kalau masyarakat itu peduli, tentu pelaksana pemilu maupun peserta pemilu tidak akan bisa main-main, tapi kalau masyarakat permisif dan larut pada money politic maka akan berpengaruh pada luber jurdil itu,” ucapnya.
Seruan sikap bersama Forum Peduli Indonesia Damai sendiri menyuarakan sembilan poin yang dibacakan secara bergantian oleh para tokoh agama.
Umat Islam diwakili oleh Izzul Muslimin dan KH. Marsyudi Syuhud, umat Kristen diwakili Pdt. Gomar Gultom, umat Katolik diwakili Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo, umat Konghucu diwakili Xs. Budi S. Tanuwibowo, umat Buddha diwakili Prof. Philip K. Wijaya, umat Hindu diwakili Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan umat Kepercayaan diwakili oleh Sri Eko Sriyanto Galgendu.
Sembilan poin tersebut antara lain;
1) Menjaga Persatuan dan Kesatuan Indonesia, serta mengedepankan dan mengutamakan Kepentingan Nasional di atas kelompok/golongan, dan atau kepentingan partai politik,
Baca Juga: Jalin Penguatan Wakaf, Sinergi Foundation Hadiri Pembukaan Rakornas BWI
2) Meneguhkan kembali Konsensus Kebangsaan Indonesia Berbasis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, dalam seluruh aspek kehidupan Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan,
3) Mendesak terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) Tepat Waktu, Aman, Damai, Jujur, Adil, Bebas, Rahasia, Transparan dan Bermartabat, serta mendesak terwujudnya Netralitas Penyelenggara Pemilu, Netralitas Aparatur Negara, Netralitas Aparatur Pemerintah dan Netralitas Aparatur Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif,