Edisi.co.id-Capres dari Koalisi Perubahan nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan, merespons pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat dianggap oposisi terhadap IKN.
"Inilah salah satu contoh, produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, oke," kata Anies saat debat capres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember.
Anies menjelaskan, setiap pihak yang kritis pada proses dialog yang dilakukan setelah IKN menjadi undang undang, dianggap sebagai oposisi. Lalu, yang setuju dianggap pro pemerintah.
Anies juga menuturkan, bahwa tidak ada proses pembahasan secara komprehensif mengenai IKN yang memberikan ruang kepada publik.
Anies kemudian melanjutkan, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. "Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan," imbuh Anies.
Pernyataan itu sontak mendapatkan tepuk tangan dari koalisi pengusung Capres Anies Baswedan.
Dalam negara hukum, kata Anies, seharusnya diberikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum undang undang IKN ditetapkan.
Selain itu, Anies menekankan ada kebutuhan urgent yang harus dituntaskan terlebih dahulu demi kepentingan rakyat.
"Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama, kita membangun sebuah istana untuk presiden. Dimana rasa keadilan kita," jelas Anies./Malik Sihite***