Edisi.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan debat pertama calon presiden (capres) 2024, pada Selasa (12/12-23). Ketiga capres menyampaikan visi dan misinya terkait enam sub tema yaitu bidang pemerintahan, hukum, Hak Azasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi dan kerukunan warga.
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan tampil pertama kali. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan pentingnya penegakan hukum guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat. “Kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang,” ujarnya.
Karena itu, bila terpilih sebagai presiden, pihaknya akan melakukan perubahan dengan mengembalikan negara ini sebagai negara hukum. “Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Kita tidak menginginkan itu terjadi,” tegasnya.
Sementara capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, juga menekankan pentingnya penegakan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap semua kelompok masyarakat.
Meski masih banyak kekurangan, menurut Ketua Umum Partai Geridra ini, apa yang sudah dicapai patut kita syukuri. “Kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang dimana-mana, di banyak negara terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai,” ujarnya.
Bila terpilih sebagai presiden, lanjut Prabowo, pihaknya akan terus melakukan perbaikan. “Prabowo-Gibran akan memperbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu dikerjakan, dan kita bertekad membrantas korupsi sampai ke akar-akarnya.”
Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa. Beliau memberi contoh betapa minimnya fasilitas kesehatan di Papua. “Kami menemukan pendeta harus menolong seorang ibu melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Begitu pula di NTT, banyak anak muda yang sulit mendapatkan pekerjaan. Bahkan mereka juga sulit mendapatkan akses internet untuk proses belajar. Ke depan, pihaknya akan menyediakan internet gratis bagi para siswa agar mereka mempunyai kesamaan dengan pelajar di Jawa.
Ganjar juga menyayangkan tindakan sebagian aparat keamanan yang cenderung membatasi hak-hak demokrasi masyarakat. Beliau mengungkapkan beberapa contoh, masih bayak warga masayarakat yang berurusan dengan aparat keamanan hanya karena mengkritik pemerintah. “Yang seperti ini harus (sudah) usai,” tegasnya.
Ganjar juga menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. “Semua ini bisa berjalan kalau pemerintahnya bersih, pemerintahannya akomodatif. Kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, tapi dengan keseriusan.” ***