Edisi.co.id - Institut Studi Transportasi (Instran) kembali menyelenggarakan Diskusi Publik yang di gelar pada Kamis 4 Juli 2024 di Hotel Al Season Jakarta.
Mengusung tema "Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Jakarta (EIPTJ) diskusi dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syarifudin sebagai key note speaker.
Dalam paparannya Syarifudin memastikan Pemerintah Provinsi Jakarta akan terus melakukan perubahan perkembangan trasnportasi Transit Oriented Development (TOD).
"Dengan metode ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan dan tidak kesetaraan transportasi publik," papar Syarifudin, Kamis (4/7/2024).
Lebih lanjut ditambahkan, kita menargetkan masyarakat sebagai pengguna transportasi publik naik sebesar 30 persen pada 2030.
"Masyarakat pengguna transportasi publik di Jakarta pada 2023 hanya 4 juta orang atau 18,86 persen pengguna jalan,' ujar Syarifudin
Baca Juga: Polda Metro Jaya Gagalkan Transaksi Sabu Seberat 45 Kg, Satu Kurir Ditangkap
Rendahnya tingkat pengguna transportasi publik ini menjadi penyebab kemacetan dan juga merupakan salah satu permasalahan sosial di Jakarta.
"Mengatasi hal tersebut Pemprov Jakarta tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk memudahkan masyarakat menggunakan transportasi publik. Selain itu fokus pada penerapan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seperti pengaturan pejalan kaki dan disinsentif kendaraan pribadi," imbuhnya.
Sementara itu dalam diskusi yang dipandu Ki Dharmaningtyas, Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar (SPBE) Dinas Perhubungan Jakarta Zulkifli menjelaskan, Pemprov Jakarta akan merampungkan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Penggunaan Kendaraan Pribadi pada tahun ini.
"Perda ini sebagai upaya Pemprov Jakarta mendorong masyarakat menggunakan trasnportasi umum untuk mengatasi kemacetan dan pengurangan emisi kendaraan konvensioanal," tandasnya.