Diskusi Publik di SMP PCI Bahas Penetapan Regulasi PPPK yang Memiliki Dampak Signifikan Bagi Penyelenggaraan Pendidikan, Ini Penjelasannya

Edisi.co.id, Kabupaten Bandung - SMP Prima Cendekia Islami (SMP PCI) Baleendah, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Diskusi Publik yang mengangkat tema: "Memantapkan Gagasan Formulasi Penempatan Guru PPPK di Sekolah Asal". Diskusi Publik ini diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Forum Doktor Pendidikan (FDP) Kabupaten Bandung,  dilaksanakan pada Selasa, 26 Desember 2023.

Hadir sebagai narasumber,  yakni Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung  Prof. Dr. H. Toto Gani Utari, M.Pd., ,  Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Aan Komariah Halimi, Ketua Yayasan Pendidikan Prima Cendekia Islami yang juga Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara RI Prof. Dr. Dadan Wildan, M. Hum,  dan Ketua Forum Doktor Pendidikan Kabupaten Bandung, bertindak sebagai moderator Dr. Ahmad Fadillah, M.Pd..

"Mengawali diskusinya, Ketua Forum Doktor Pendidikan Kabupaten Bandung, bertindak sebagai moderator Dr. Ahmad Fadillah, M.Pd menyampaikan, saat ini dengan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki dampak yang signifikan bagi penyelenggaraan pendidikan.

Baca Juga: Keluarga Besar HMI Deklarasikan Dukungan Kepada Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

“Hal ini yang menjadi latar belakang diselenggarakan diskusi publik ini agar memunculkan rekomendasi yang tepat bagi penetapan regulasi PPPK khususnya di Kabupaten Bandung," ujar Dr. Ahmad.

Sedangkan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung  Prof. Dr. H. Toto Gani Utari, M.Pd menjelaskan, seperti diketahui bahwa kebijakan pemerintah kedepan adalah penghapusan tenaga honorer di berbagai instansi pemerintahan, dengan solusi menghadirkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Data dan fakta yang terjadi khususnya di bidang pendidikan, bahwa saat ini, jumlah tenaga guru Aparatur Sipil Negara (ASN) tidaklah sebanding dengan rasio yang dibutuhkan. Hal ini harus ditanggulangi oleh pemerintah, ucap Prof. Toto.

Baca Juga: Kawasan Monas Dipadati Ribuan Pengunjung

Ia menambahkan, banyak keluhan yang disampaikan oleh tenaga pendidik atau guru yang telah lama mengabdi, namun pada akhirnya tergeser oleh kehadiran PPPK di sekolahnya.

“Selain itu, mereka pun harus bersaing dengan tenaga-tenaga muda yang tentu masih segar dan update kompetensinya,” papar dia.

Masalah lainnya, Prof Toto menerangkan, terkait penempatan guru sekolah swasta yang ikut seleksi PPPK dan dinyatakan lulus, justru ditempatkan bukan di sekolah asalnya, namun ditempatkan di sekolah negeri.

Baca Juga: PMI DKI Berikan Penghargaan pada 559 Pendonor

Dampaknya, sekolah-sekolah swasta, akan kehilangan guru yang telah dibinanya selama ini.

“Ini yang akan kami rekomendasikan, agar guru dari sekolah swasta yang lulus PPPK dapat ditempatkan di sekolah asalnya, ungkapnya.

Lain lagi dengan, Prof. Aan Komariah Halimi, ia mengungkapkan, dari sudut pandang penempatan PPPK harus dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki para guru. Terlebih bagi para guru yang telah melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG).