"Setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif," jelas AHY.
Kepastian Anggaran di Tengah Instruksi Efisiensi
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur tidak mengalami pemangkasan.
Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons terhadap pemangkasan anggaran OIKN tahun 2025 akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
Menurut Basuki, rapat terakhir terkait pembangunan IKN di Istana Kepresidenan telah dilakukan setelah Inpres tersebut diterbitkan.
"Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada Beliau (Presiden Prabowo Subianto), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 3 Februari 2025.
Ia juga menjelaskan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dibuat sebelum rapat terbatas (ratas) IKN pada 21 Januari, sehingga penyesuaian anggaran masih dimungkinkan.
Proses Penyesuaian Anggaran OIKN
Sebagai langkah selanjutnya, OIKN akan bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memastikan penyesuaian anggaran.
Basuki menyebutkan bahwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025, OIKN mendapat alokasi dana sebesar Rp6,39 triliun.
Selain itu, tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun juga akan diberikan untuk pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif di IKN.
"Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 (triliun) plus Rp8,1 (triliun)," jelas Basuki.
Fokus Pembangunan IKN Tahap Kedua
AHY menambahkan bahwa pemerintah akan mulai membangun kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.
Dengan rampungnya pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), proyek kini memasuki tahap kedua.