Pada Rabu, 12 Februari 2025, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menghadiri Rapat Kerja atau Raker bersama Komisi V DPR RI dan membahas tentang alokasi dana setelah efisiensi.
Pengelolaan gempa bumi dan tsunami termasuk dalam bagian program Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG) yaitu program layanan operasional masyarakat.
Sebelum efisiensi memiliki jatah anggaran Rp1,5 triliun dan setelah efisiensi menjadi Rp372 miliar.
Untuk program pengelolaan gempa bumi dan tsunami, BMKG mengalokasikan dana sebesar Rp41,9 miliar.
Dwikorita menjelaskan jika anggaran pengelolaan gempa bumi dan tsunami tidak akan terpengaruh oleh efisiensi.
“Poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ujar Dwikorita.
BMKG akan tetap beroperasi 24 jam
Dwikorita juga menegaskan jika BMKG akan tetap beroperasi selama 24 jam dalam pelayanan kepada masyarakat.
Anggaran pengelolaan jaringan komunikasi BMKG adalah Rp120 miliar karena menurut Dwikorita, hal tersebut untuk menjamin operasional BMKG 24 jam selama 7 hari.
“Terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam nonstop selama hari dalam 1 minggu atau 365 hari dalam 1 tahun,” ujarnya.
“Jadi angka tersebut adalah untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG, jadi kami terus 24 jam,” tambahnya.
Jaminan pemerintah tentang kinerja pemerintahan tak terganggu efisiensi
Meski dilakukan pemotongan anggaran di sana-sini, pemerintah menjamin kalau pelayanan untuk masyarakat tidak akan berkurang.
“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Selasa, 11 Februari 2025.
“Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” tegasnya.