Edisi.co.id, Jakarta - Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven (G7) tahun 2025 yang akan digelar di Kananaskis, Alberta, Kanada.
Pertemuan para pemimpin negara-negara ekonomi maju tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2025 mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
“Presiden Prabowo Subianto menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 tahun 2025 di Kananaskis, Alberta, Kanada, yang akan berlangsung pada pertengahan bulan Juni ini,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Seskab Teddy juga membeberkan bahwa Presiden Prabowo tak hanya menerima undangan dalam bentuk surat tertulis, tapi juga telepon langsung.
“Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 ini juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon, kemarin,” imbuhnya.
Momen PM Kanada menelepon Presiden Prabowo untuk hadir dalam KTT G7, menurut keterangan Seskab Teddy itu berlangsung pada Jumat, 6 Juni 2025.
Baca Juga: PKS Tak Tutup Mata Soal Pemakzulan Gibran: Kami Hormati Dinamika Politik
Selain mengundang secara langsung, dalam percakapan tersebut juga tertangkap PM Kanada menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Dalam perbincangan lewat sambungan telepon ini, PM Mark Carney juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, dan berharap kehadiran Kepala Negara di KTT G7,” tutur Seskab Teddy.
Sementara itu, G7 merupakan forum internasional yang terdiri dari tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.
Pertemuan tahunan ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk membahas isu-isu utama dunia, mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.
Baca Juga: Kunjungi Pulau Gag, Bahlil Disambut Warga yang Minta Tambang Nikel Tetap Beroperasi
Kemudian dalam keterangan lanjutan dari laman Sekretariat Kabinet RI, disebutkan bahwa adanya undangan untuk Indonesia sebagai tamu kehormatan merupakan bentuk pengakuan internasional.