Edisi.co.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terkait larangan study tour yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025 menuai protes pelaku dan pekerja wisata di Jawa Barat.
Hari ini, Senin 21 Juli 2025 rbuan pelaku dan pekerja sektor pariwisata dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan sekitarnya menggelar aksi damai besar-besaran bertajuk "Aksi 21725" di depan Gedung Sate, Bandung.
Peserta aksi mendesak Dedi Mulyadi untuk mencabut surat edaran tersebut. Karena kebijakan ini memukul telak keberlangsungan ekosistem pariwisata dan pendidikan berbasis pengalaman di Jawa Barat.
Aksi yang dimulai sejak dini hari ini melibatkan ratusan armada bus yang membawa massa dari berbagai titik kumpul strategis.
Para peserta aksi, yang tergabung dalam berbagai manajemen tur dan travel, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kebijakan yang mereka seanggap "keblinger" dan berdampak serius pada ekonomi ribuan orang, mulai dari sopir, pemandu wisata, event organizer (EO), hingga pelaku UMKM.
"Larangan ini mematikan mata rantai penghidupan kami. Bukan hanya soal jalan-jalan, tapi tentang edukasi dan perputaran ekonomi yang besar," ujar salah seorang peserta aksi.
Baca Juga: Gelar Demo di Silang Monas, Ini Tuntutan Ojol Garda Indonesia
Dengan semangat tinggi, massa melantangkan tuntutan melalui orasi, spanduk, dan bunyi klakson "telolet" dari puluhan bus, sembari tetap menjaga ketertiban dan menyerukan agar tidak terprovokasi.
Kekecewaan massa memuncak setelah beredar informasi bahwa Gubernur Dedi Mulyadi tidak hadir di lokasi aksi, melainkan tengah menghadiri acara peluncuran Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah.
"Kalau tidak datang hari ini, maka kami akan susun aksi lanjutan yang lebih besar dan terorganisir. Jangan remehkan suara rakyat," tegas salah satu peserta.
Meskipun sejumlah perwakilan massa sempat diundang untuk audiensi di dalam Gedung Sate, banyak peserta aksi menolak pembubaran aksi hanya karena pertemuan dengan "perwakilan." Mereka menuntut keputusan resmi untuk mencabut larangan tersebut.
"Aksi ini tidak akan dihentikan sampai ada keputusan resmi untuk mencabut larangan. Kalau hanya bertemu perwakilan tanpa komitmen, kami anggap tidak ada hasil," jelas perwakilan dari zona Lembang.
Beberapa seruan untuk melakukan blokade akses masuk Bandung sempat muncul, namun segera ditenangkan oleh koordinator aksi agar tetap menjaga kondusivitas.
Hingga siang hari, lalu lintas Bandung masih relatif lancar, namun eskalasi aksi diantisipasi dapat meningkat jika aspirasi mereka terus diabaikan. Koordinator lapangan bahkan mengisyaratkan rencana "Aksi Jilid 2" yang lebih besar jika Gubernur tidak menunjukkan itikad politik untuk berdialog langsung.