Edisi.co.id, Jakarta - Dalam rangka memastikan kelancaran dan integritas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025, Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam melakukan pengecekan kesiapan tim pemantau yang akan diterjunkan ke 3 (tiga) daerah pelaksana PSU, yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selaku Ketua Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan pentingnya peran aktif seluruh elemen bangsa dalam menyukseskan PSU. Pihaknya menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU harus menjunjung tinggi koridor hukum yang berlaku serta mencerminkan kualitas demokrasi yang semakin matang.
"PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 menjadi perhatian nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan proses demokrasi berlangsung secara aman, lancar, damai, serta sesuai dengan prinsip luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)," ungkap Heri di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Tim pemantau tersebut merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga yang terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), aparat keamanan, serta unsur intelijen strategis seperti BIN dan BAIS TNI.
“Tim Pemantau PSU dari Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam saat ini telah dalam kondisi siap untuk melaksanakan tugas pemantauan di tiga titik pelaksanaan PSU”, ujar Heri.
Penugasan tim pemantau ke tiga daerah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memastikan setiap tahapan PSU dan Pilkada ulang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menjaga situasi keamanan yang kondusif.
Pemerintah menargetkan pelaksanaan PSU berjalan dengan aman, tertib, serta didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat. Stabilitas pemerintahan di pusat dan daerah juga menjadi fokus, agar proses demokrasi tidak mengganggu kesinambungan pelayanan publik maupun kestabilan politik nasional.