Edisi.co.id – Ketua Bawaslu Depok, Fathul Arief, bilang kalau aturan soal pengawasan pemilu di daerah harus diperkuat. Dia ngomong ini waktu ikut acara Komisi II DPR RI yang bahas tentang gimana cara bikin pengawasan pemilu di Depok jadi lebih baik dan demokratis.
Menurut Fathul, Bawaslu di daerah sering punya kendala, mulai dari kurangnya tenaga, kewenangan yang terbatas, sampai aturan yang belum cukup kuat buat mendukung kerja mereka.
“Kalau aturannya gak kuat, susah buat cegah dan tindak pelanggaran pemilu secara maksimal,” kata Fathul waktu acara itu, Kamis (18/9).
Baca Juga: Acara HUT HKGK 53 PKK Tingkat Kota Depok Berjalan Lancar, Pemkot Apresiasi Peran Kader
Dia juga bilang, tantangan pemilu sekarang makin rumit. Ada dinamika politik yang berubah-ubah, potensi gesekan antar pendukung, sampai banyak berita bohong yang beredar di dunia maya. Makanya, pengawasan harus lebih luas dan fleksibel.
“Kita gak bisa cuma kerja administratif aja. Bawaslu harus punya ruang supaya bisa cepat tanggap dengan perubahan, misalnya di pengawasan kampanye digital dan politik uang,” tambahnya.
Di acara itu juga ada anggota DPR, Dede Yusuf. Fathul menegaskan kalau Bawaslu gak bisa kerja sendiri. Mereka butuh dukungan dari pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, dan media biar pengawasan berjalan efektif.
“Kalau gak kerja bareng-bareng, pengawasan cuma jadi formalitas doang,” tegasnya.
Fathul juga ingatkan pentingnya perlindungan buat pengawas pemilu di lapangan, yang sering kena intimidasi atau tekanan politik.
“Pengawas itu garda depan buat jaga pemilu yang jujur dan adil. Jadi, aturan juga harus lindungi mereka,” ujarnya.
- Intinya, Fathul pengen Bawaslu punya aturan yang lebih kuat supaya pengawasan pemilu gak cuma seremoni, tapi benar-benar bisa ngejaga kejujuran dan fairness dalam pemilu.