edisi.co.id - Kasus dugaan peredaran narkoba yang melibatkan aktor sekaligus narapidana Ammar Zoni di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menilai insiden tersebut bukan sekadar kasus tunggal, melainkan indikasi adanya persoalan sistemik yang sudah mengakar di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
“Kasus ini bisa jadi puncak gunung es dari praktik peredaran narkoba di dalam lapas,” ujar Yanuar dalam keterangan resmi pada Sabtu, 11 Oktober 2025.
“Ini sangat memprihatinkan dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan kita,” lanjutnya.
Yanuar menegaskan bahwa praktik jaringan narkoba yang melibatkan narapidana, oknum petugas, hingga pihak luar harus diberantas secara menyeluruh.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga harus menelusuri jaringan besar di baliknya.
“Penegakan hukum harus berjalan tegas. Jangan hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga bongkar jaringannya, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat,” tegas Yanuar.
“Tidak ada kompromi bagi pengkhianat negara yang justru memfasilitasi kejahatan dari balik jeruji,” imbuhnya.
Dorongan Reformasi Total Sistem Pemasyarakatan
Menurut Yanuar, kasus yang menjerat Ammar Zoni menjadi alarm keras bagi pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera melakukan reformasi total di lembaga pemasyarakatan.
Anggota DPR dapil Jawa Tengah VIII itu menilai, selama ini lapas masih menjadi titik rawan berbagai praktik ilegal, mulai dari pungli, peredaran narkoba, hingga lemahnya pengawasan internal.
“Kita tidak bisa lagi hanya reaktif pada kasus-kasus yang muncul. Lapas harus direformasi secara fundamental, baik dari sisi sistem, SDM, maupun tata kelola,” kata Yanuar.
Yanuar menekankan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari seberapa banyak napi yang dibina, tetapi juga dari seberapa bersih lembaga tersebut dari praktik kejahatan.