edisi.co.id - Pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tengah ramai jadi sorotan beberapa waktu terakhir.
Terlebih ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tak mau memberikan jatah uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons tentang ramainya pembahasan mengenai utang Whoosh.
Whoosh Perlu Restrukturisasi dan Tanpa APBN
Luhut menegaskan bahwa permasalahan utang Whoosh bisa selesai dengan restrukturisasi.
Ia juga menyebut pembiayaan utang tidak pernah melibatkan dana dari APBN.
“Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Luhut juga menegaskan bahwa sudah ada pembicaraan dengan pihak China mengenai rencana restrukturisasi untuk pembiayaan utang.
Menunggu Keputusan Presiden (Keppres) soal Restrukturisasi
Pembayaran utang dengan skema restrukturisasi tersebut, kata Luhut mengalami keterlambatan karena ada pergantian pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
“Kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” jelasnya.
Proses audit juga telah dilakukan oleh BPKP saat menerima proyek Whoosh dari China sambil dilakukan perbaikan di Indonesia.
“Dengan data-data yang lalu, Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa tidak masalah? Masalah, kita restructuring, kan beres. Ini juga sama,” tambahnya.