edisi.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencecar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan oleh Menkeu Purbaya saat turut hadir dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Oktober 2025.
Rapat yang juga dihadiri oleh para pemimpin daerah secara daring itu juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi di daerah hingga target agar keluar dari Jawa sentris.
Sebelum memulai pemaparan ekonomi darinya, Menkeu Purbaya menanyakan tentang APBD harus surplus, defisit, atau balance.
“Umumnya kita targetin mereka (daerah) harus surplus supaya ada cadangan dan kalau seandainya defisit, mau nggak mau harus ngambil dari SiLPA (Sisa Lebih APBD) atau ngutang, Pak,” jawab Mendagri Tito dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan bahwa target APBD surplus agar pendapatan lebih banyak dari belanja.
APBD Bukan untuk Menabung, tapi Pertumbuhan Ekonomi
Menkeu Purbaya sempat berkelakar tentang APBD surplus boleh diambil oleh Kementerian Keuangan atau tidak, mengingatkan pada kebijakannya yang lain tentang menarik sisa anggaran tak terserap di kementerian dan lembaga. (K/L).
“Harus dihabisin. Kalau kayak Bojonegoro ada Rp3 triliun nggak dipakai, ya makmurkan penduduk di situ,” kata Menkeu Purbaya.
“Kalau Pemda tujuannya bukan untuk menabung sepertinya sih, tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (daerah),” imbuhnya.
Ingatkan Pertumbuhan Ekonomi Tak Hanya Jawa Sentris
Purbaya lantas melanjutkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menuju arah tren positif, namun tak menampik masing-masing punya tantangan sendiri.
“Pulau Jawa tetap jadi kontributor utama dengan pangsa 56,9 persen terhadap ekonomi nasional dan tumbuh 5,2 persen,” jelas Purbaya.