Edisi.co.id, Yogyakarta - Yogyakarta - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Prof. Atip Latipulhayat, menegaskan, Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) merupakan agenda strategis tahunan untuk mengevaluasi capaian program serta merumuskan rencana kerja tahun berikutnya. Hal itu disampaikan Prof. Atip di sela-sela pelaksanaan Muskernas IV PP PERSIS di Yogyakarta, Ahad (30/11/2025).
Prof. Atip yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI menjelaskan, arah kebijakan umum PERSIS ditetapkan dalam pola lima tahunan. “Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi program tahunan yang dievaluasi secara berkala melalui Muskernas,” ungkap Prof Atip.
Menurutnya, salah satu prioritas strategis PERSIS ke depan adalah penguatan kualitas sumber daya manusia atau sumber daya insani di seluruh lapisan jamiyyah. “Ini menjadi prioritas berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun ini, tetapi harus dijaga keberlanjutannya,” ujarnya.
Baca Juga: Muskernas IV PP PERSIS Tegaskan 10 Rekomendasi: Penanganan Bencana, Pengelolaan Haji hingga Solidaritas Palestina
Selain penguatan SDM, Prof. Atip menekankan pentingnya ekspansi dakwah melalui pendirian lembaga pendidikan di luar Pulau Jawa. Ia menyebut indeks pembangunan manusia di banyak wilayah luar Jawa masih tertinggal, sehingga PERSIS memiliki tanggung jawab untuk turut meningkatkan kualitas sumber daya insani di daerah tersebut.
“Di luar Jawa, ekspansi kita akan diarahkan pada pendirian lembaga-lembaga pendidikan. Ini prioritas karena memiliki dampak strategis bagi peningkatan mutu umat,” ucap dia.
Terkait posisi PERSIS dalam kehidupan kebangsaan, Prof. Atip menegaskan, PERSIS telah dan akan terus mengambil bagian dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. “Apa yang baik dari pemerintah, kita dukung. Namun ketika ada penyimpangan, PERSIS berkewajiban memberikan tadzkirah, nasihat, dan pelurusan,” ujarnya.
Baca Juga: Pelabuhan Lhokseumawe Titik Simpul Pemulihan Aceh
Selanjutnya, memasuki abad kedua jamiyyah, Prof. Atip menyampaikan, PERSIS harus melakukan redefinisi dan reformulasi pemikiran tajdid. Menurutnya, ruang pengembangan pemikiran keislaman masih terbuka luas dan PERSIS harus mengisi ruang itu, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Pada abad pertama, kata Prof. Atip, PERSIS berfokus pada menjelaskan Islam secara argumentatif untuk menghindarkan umat dari pemahaman berbasis tradisi semata. Namun, memasuki abad kedua, PERSIS harus naik pada level menghadirkan Islam secara nyata dalam kehidupan.
“Semua komponen jamiyyah harus hadir. Tidak hanya ulama dan mubalig. Umat PERSIS di berbagai bidang harus menghadirkan Islam dalam aktivitasnya. Kalau di bidang ekonomi, Islam dihadirkan dalam ekonomi; begitu pula di bidang lain,” ungkap Prof Atip.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pendekatan “menghadirkan Islam” menuntut kualitas. “Tidak mungkin kita menghadirkan sesuatu yang tidak berkualitas. Kualitas adalah salah satu pilar ajaran Islam, dan paradigma PERSIS adalah paradigma kualitas, bukan sekadar sah, tapi mencari yang paling utama,” tambahnya.
Dalam konteks kebangsaan, Prof. Atip menjelaskan, umat harus membedakan antara negara dan pemerintah. Negara adalah entitas permanen yang menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, sementara pemerintah dapat berganti sesuai siklus konstitusi.
“Karena itu, PERSIS harus mengambil bagian dalam pengelolaan negara, baik sebagai warga negara maupun melalui keterlibatan di pemerintahan,” imbuhnya. Menurutnya, penggunaan teknologi dalam dakwah merupakan keniscayaan.