Edisi.co.id - Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB, Syafruddin, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Timur.
Kritik tersebut disampaikan secara terbuka dalam rapat bersama Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025.
Dalam forum itu, Syafruddin menyoroti besarnya potongan anggaran TKD yang diterima Kalimantan Timur.
Syafruddin menegaskan bahwa pemotongan hingga 73 persen jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan dan konsistensi kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan pemotongan anggaran tersebut tidak hanya memberatkan pemerintah daerah, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang menanggung konsekuensi dari aktivitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Soroti SOP Kemenkeu yang Dinilai Tidak Jelas
Dalam rapat tersebut, Syafruddin menyinggung persoalan mekanisme di internal Kementerian Keuangan yang menurutnya masih jauh dari transparan.
Baca Juga: Isu Perpecahan di NU Meluas, Mahfud MD Mengingatkan Adanya Pengaruh Proyek dan Perizinan
Anggota DPR dari fraksi PKB itu menilai proses penentuan skema transfer keuangan daerah tidak memiliki standar yang jelas.
"Memang banyak mekanisme dan SOP yang tidak jelas di Kementerian Keuangan itu, terutama SOP tentang dana transfer ke daerah," ujar Syafruddin.
Pria berusia 48 tahun itu melanjutkan kritiknya dengan menilai adanya sikap semena-mena dalam penentuan skema transfer anggaran.
"Kalau kasarnya itu kita istilahkan, mereka semau-maunya, enggak punya SOP yang jelas tentang skema pola transfer keuangan ke daerah itu," imbuhnya.
Kalimantan Timur Dipotong Paling Besar
Syafruddin juga menyoroti ketimpangan pemotongan anggaran antardaerah yang ia sebut bahwa provinsi lain hanya mendapat pengurangan sekitar 25 hingga 30 persen.
Pria kelahiran NTT itu menyebut perbedaan itu sangat jauh dari angka 70 hingga 73 persen yang dibebankan kepada Kalimantan Timur.