Edisi.co.id, Jakarta - Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) menggelar Diskusi Publik bertajuk “Diskursus Dinamika Keterbukaan Investasi Pengusahaan Angkutan Umum” di Hotel Atlet, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menyoroti dampak kebijakan keterbukaan investasi terhadap keberlangsungan pengusaha angkutan umum nasional di tengah arus globalisasi pasar bebas.
Ketua Umum INSTRAN, M. Budi Susandi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebijakan keterbukaan investasi yang didorong oleh negara-negara G20 melalui deregulasi penanaman modal telah membuka lebar pintu bagi masuknya investasi asing, khususnya foreign direct investment (FDI). Dalam kebijakan tersebut, investor asing tidak hanya diperbolehkan menanamkan modal, tetapi juga mendirikan kantor pusat dan menjalankan operasional secara langsung di Indonesia.
Menurut Budi, kondisi tersebut membuat investor asing dapat berkompetisi secara langsung dengan pengusaha lokal yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai, liberalisasi ekonomi tidak hanya memperluas akses pasar bagi pelaku asing, tetapi juga berpotensi menciptakan struktur ekonomi yang lebih melindungi kepentingan negara-negara maju.
Baca Juga: Tak Hanya Teupin Mane, TNI Kebut Perbaikan 35 Jembatan di Wilayah Terdampak Bencana Sumatra
“Masih ada mitos bahwa sistem ekonomi Barat merupakan solusi terbaik bagi kemakmuran negara berkembang. Padahal, sistem ini kerap mengabaikan konteks lokal dan justru memperlebar ketimpangan ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan liberalisasi ekonomi memiliki dua sisi. Di satu sisi, investasi asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan pajak, dan devisa negara. Namun, menurutnyaa, di sisi lain, terdapat ancaman terhadap kedaulatan ekonomi serta risiko ketidakadilan sosial, terutama jika sektor-sektor strategis dikuasai oleh asing.
Budi juga menyoroti masuknya investor asing sebagai operator angkutan umum di sejumlah proyek transportasi di Indonesia. Ia menilai, terdapat perlakuan regulasi yang tidak setara, seperti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dinilai tidak diterapkan secara konsisten kepada investor asing, serta adanya insentif pajak dan biaya masuk yang relatif rendah. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan regulasi dan finansial bagi pelaku usaha nasional.
Selain itu, strategi disruptive innovation yang dijalankan investor asing dinilai mematikan usaha angkutan umum konvensional.
Baca Juga: Mobil Dukungan Psikososial Kemkomdigi Sapa Anak-Anak Pidie Jaya
“Mereka menciptakan pasar dan struktur harga baru yang membuat pengusaha lokal semakin terdesak,” kata Budi.
Oleh karena itu, INSTRAN mendorong perlunya peninjauan ulang kebijakan liberalisasi ekonomi guna mewujudkan kemerdekaan ekonomi nasional. Salah satu isu krusial adalah pembentukan iklim usaha yang sehat, adil, dan setara bagi seluruh pelaku usaha, baik asing maupun nasional, serta penegasan batas kepemilikan antara negara, swasta, dan individu, khususnya pada sektor-sektor strategis.
Diskusi publik ini menghadirkan Irjen Pol (Purn.) Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sebagai keynote speaker. Sejumlah narasumber turut hadir, antara lain Staf Ahli Kementerian Perhubungan Suharto, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Muiz Thohir, Deputi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno, hingga akademisi dan pakar kebijakan publik.
Baca Juga: Wamendikdasmen Atip: UPT Kunci Implementasi MBG sebagai Penguatan Karakter Pendidikan
Melalui forum ini, INSTRAN berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih protektif terhadap industri transportasi publik dalam negeri, tanpa mengesampingkan upaya menarik investasi asing yang sejalan dengan kepentingan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.