Edisi.co.id - Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Buruh Kota Depok, Jawa Barat di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok pada Kamis 15 September 2022 mendapatkan respon positif dari para legislator.
Para anggota dewan mengundang sebanyak 10 orang perwakilan dari sembilan federasi untuk melakukan audiensi di Gedung DPD Kota Depok. Dalam Audiens tersebut, Ketua Serikat Pekerja Kota Depok, Wido Pratikno menyampaikan aspirasi mereka.
Antara lain penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan Undang-undang Cipta kerja yang dinilai memberatkan kaum buruh.
Baca Juga: Foto: Jelang Gelombang Aksi Massa Penolakan BBM, Polisi Perketat Keamanan Sekitar Istana.
"Naiknya harga bahan pokok dan komoditas lainnya, sementara upah pekerja nyaris tidak ada kenaikan dalam tiga tahun terakhir, bahkan UMK pada tahun 2022 hanya naik sebesar 1,09 persen berdasarkan keputusan Kementerian Ketenagakerjaan," ungkap Wido Pratikno.
Sementara itu Wido mengungkapkan kondisi lain, di mana perusahaan yang sedang melakukan pemulihan dari imbas Covid-19 makin terbebani dengan biaya imbas kenaikan BBM.
Hal tersebut katanya menjadi alasan bagi perusahaan menyatakan tidak mampu lagi menaikkan upah pekerja.
"Penghasilan pekerja meski ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) itu belum mampu mengatasi kesulitan ekonomi pekerja dan keluarganya, mengingat tingkat inflasi mendekati 5 persen sementara kenaikan upah berkisar 0,5 persen bahkan ada yang tidak naik," jelasnya.