Edisi.co.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyarankan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk fokus membangun perumahan susun sewa (rusunawa) dari pada membangun rumah down payment (DP) Rp0.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu saat membahas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023, di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, rumah DP Rp0 bukan program yang dikhususkan untuk rakyat miskin.
"Saran saya kepada Dinas Perumahan, harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kalau bicara DP Rp0, mohon maaf Pak (Kepala Dinas PRKP) Sarjoko, DP Rp0 ini DP abal-abal," ujar Gembong.
Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Akan Panggil Disparekraf Akibat Penonton Berdendang Bergoyang Melampaui Batas
Dia menyebut, program DP Rp0 tidak tepat sasaran. Awalnya, program ini dikhususkan masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
Namun, realisasinya, rumah ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp14 juta.
"Jadi enggak usah kita debatkan. Yang pasti, dari sisi peruntukkan, bahwa DP Rp0 tidak tepat sasaran. Awalnya, DP nol diperuntukkan rakyat miskin berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah mana yang berpenghasilan Rp14 juta? saya kira sudah bukan orang miskin lagi," ujar Gembong.