Edisi.co.id- Gelaran Pemilu Serentah tahun 2024 sudah didepan mata. Masyarakat berharap banyak adanya perubahan negara Indonesia kedepannya untuk menjadi lebih baik.
Hal ini tentunya hanya bisa dilakukan melalui Partai politik yang sudah dinyatakan sah dan resmi oleh KPU RI.
Dalam konteks Indonesia, Executive Director, Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., menilai bahwa partai politik juga bisa menjadi bagian dari masalah jika partai masih kurang kredibel, perbedaan ideologi antarpartai kurang terlihat, kelembagaan partai lemah, dan banyak partai terjerat kasus korupsi. Padahal, demokrasi bangsa akan tercapai jika partai menjalankan fungsinya dengan benar.
Untuk membahas persoalan ini, Ikatan Alumni (ILUNI) Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan ILUNI UI dan Program Studi S3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI mengadakan Seminar Nasional bertajuk “Pelembagaan Partai dan Kepemimpinan Strategis Nasional”, pada Kamis (26/1), di Hotel Savoy Homann, Bandung.
Pada kesempatan itu, Mahasiswa Program Doktoral SKSG UI, Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., membahas perlunya evaluasi untuk melihat apakah kerja yang dilakukan partai telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat memberikan respons positif sekaligus kritik terkait fungsi intermediasi partai dalam membangun komunikasi politik serta peran agregasi kepentingan rakyat dalam membuat kebijakan publik. Itu ternyata masih sangat kurang. Namun, masyarakat juga memberikan potret bahwa kemampuan partai dalam menyesuaikan perubahan dipersepsikan sangat penting, baru kemudian tentang kepemimpinan, ideologi, dan kultur organisasi partai. Itu adalah empat hal yang dinilai sangat penting dalam pelembagaan partai,” kata Dr. Hasto yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Untuk keberlanjutan suatu organisasi, diperlukan ketahanan jangka panjang. Partai harus memiliki ketangguhan, keuletan, dan sikap dinamis dalam menghadapi VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) ataupun ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, gangguan).
Langkah-langkah untuk menumbuhkan ketahanan partai ini dibahas oleh beberapa narasumber, antara lain Ketua Prodi S3 SKSG UI, Dr. Drs. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si.; Guru Besar Fakultas Hukum UI, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.; Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, M.A., Ph.D.; dan Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional, Marsekal Muda TNI Jorry Soleman Koloay, S.I.P.
Ada dua dimensi yang menghubungkan pemilih dan partai politik, yaitu identifikasi diri dengan partai (Party ID) dan evaluasi massa pemilih atas fungsi intermediasi partai (dimensi rasional).
Party ID merupakan komponen psikologis yang memberikan dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi.
Sementara itu, intermediasi partai adalah evaluasi massa pemilih terhadap partai politik apakah telah berfungsi menghubungkan kepentingan massa dengan kebijakan pemerintah.
Menurut Prof. Muradi, yang menjadi masalah dari partai adalah selama 20 tahun partai di Indonesia gagal karena tidak bisa memperkuat Party ID.