Ketua DPRD Dki buat kacau pembangunan Jakarta?

Edisi.co.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras) mengkritik keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dia meminta agar TGUPP dihilangkan karena dianggap merugikan pembangunan di Jakarta.
Hal itu disampaikan Pras usai menghadiri Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang menyepakati tiga nama kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta pada Selasa (13/9/2022).

"TGUPP harus hilang. Itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak yang merugikan," kata Pras.

Politikus PDIP itu menyoroti keberadaan trotoar yang tidak tersambung dengan tali air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, merupakan ide TGUPP yang dieksekusi pemerintah daerah. Pras menilai ini sebagai salah satu proyek gagal yang digagas oleh TGUPP karena menyebabkan banjir.

Baca Juga: Gibran pertimbangkan pengusulan perda daging anjing ke legislatif terkait penjualan daging anjing ke DPRD.

"Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini pendek. Saya menemukan di Kemang, ada tali air di trotoar, dilebarkan, ternyata tali air tidak nyambung ke trotoarnya, jadi buntu tengah-tengah, dampaknya banjir," jelasnya.

Pras lantas memint
Pemprov DKI ber
"Jadi harus rasional membangun. Pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma tengah kota, casing aja bagus. Yang gini nggak boleh
Pras memandang TGUPP di era pemerintahan Anies Baswedan sangatlah berbeda dengan Joko Widodo sewaktu menjabat Gubernur DKI. Kala itu, kata dia, Jokowi memberdayakan para pegawai kompeten yang sebentar lagi memasuki masa pensiun.uh. itu ide-ide TGUPP tuh. Segitu bany
k," ujarnya.

Dia lantas mendorong agar TGUPP dihilangkan dari Pemprov DKI Jakarta. Dia memandang Pemprov DKI tidak kekurangan stok aparatur sipil negara (ASN) pintar dan berkompeten. Dia juga memastikan TGUPP yang bertugas saat ini akan berakhir usai masa jabatan Anies sebagai gubernur berakhir.

"Banyak orang-orang pintar di sini kok. Mulai sekarang TGUPP, nggak akan saya laksanakan dalam banggar nanti nggak dianggarkan," tegasnya.
"Kalau dulu Pak Jokowi itu kan orang pensiun terus diberdayakan. Sebelum masa pensiunya selesai," tambahnya.