Edisi.co.id - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) menilai langkah Presiden Jokowi ini tidak tepat dan terkesan zalim kepada masyarakat. Semua energi dan kemampuan masyarakat tengah berkonsentrasi untuk bertahan hidup dari ganasnya wabah. Dengan menaikkan iuran BPJS di saat ini sama saja pemerintah seakan tidak peka dengan kondisi perekonomian rakyatnya saat ini.

Iqbal M. Dzilal selaku Ketua Umum PP. Hima Persis mengingatkan Presiden agar hadir dan membersamai masyarakat yang tengah berjuang bersama menghadapi Covid-19 ini. Kebijakan menaikkan iuran BPJS di saat ini menunjukkan pemerintah tidak sedang bersama rakyatnya.

"Pemerintah harusnya memikirkan kondisi rakyat yang sedang kesusahan sekarang. Juga hampir semua lini sudah terkena dampak dari wabah Covid-19. Masyarakat akan mempertanyakan arah keberpihakan dari pemerintah dengan terbitnya perpres ini." Sebut Iqbal dalam keterangan persnya di Bandung.

Selain itu, PP. Hima Persis juga menilai kebijakan ini selain yang kurang tepat juga tidak bijak dengan menambah beban rakyat. Sebab, pemerintah seharusnya bisa mengalokasikan anggaran lain yang kurang maksimal fungsinya ditengah wabah ini untuk menutupi defisit BPJS.

"Dari pada menaikkan iuran, lebih baik pemerintah mengevaluasi pos-pos anggaran lain yang kurang maksimal untuk dialihkan ke BPJS, seperti biaya pelatihan online di Kartu Pra-Kerja, anggaran perjalanan dinas atau biaya pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak." Sebut Budi Ritonga, Kabid. Polhuk PP. Hima Persis melalui sambungan telepon di Medan.

Menurutnya juga masih banyak persoalan yang belum tuntas seputar BPJS yang harusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu seperti pelayanan peserta dan manajerialnya yang dinilai belum profesional.

"Jadi, sebelum pemerintah berfikir untuk menaikkan iuran BPJS, sebaiknya evaluasi dulu lah BPJS Kesehatan kita ini dari hulu ke hilir. Kalau sudah selesai nanti baru ke pembahasan iuran." Tambah Budi Ritonga. (Hhl/Rls)

 

Foto: Henry Lukmanul Hakim