Edisi.co.id - Setiap tahun selalu ada permasalahan dan keresahan yang dirasakan orang tua dalam hal proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau penerimaan peserta didik baru. Harusnya ini tidak lagi terjadi. Negara harus menjamin hak pendidikan yang layak dan bermutu untuk semua anak Indonesia tanpa terkecuali.

Menanggapi kekisruhan PPDB ini Sekretariat Jendral Komisi Nasional Perlindungan Anak (Sekjen Komnas PA) Dhanang Sasongko mengkritisi kebijakan terkait sistem PPDB yang memprioritaskan usia yang lebih tua untuk masuk kesatuan pendidikan.

Menurut Dhanang,  untuk tingkat SD, sekolah dapat menerima calon peserta didik baru (CPDB) dari usia 6 sampai 12 tahun, untuk SMP batas usianya hingga 15 tahun dan SMA/SMK batasnya umurnya sampai 21 tahun.

"Ini harus dikritisi, pasalnya  banyak anak anak yang seharusnya bisa melanjutkan pendidikannya terganjal karena usianya yang kalah dengan anak lainnya," ungkap Dhanang, Selasa (23/6/2020).

Dhanang menambahkan, kami sudah minta ke kementerian atau dinas pendidikan, untuk anak anak yang sudah 2 tahun atau lebih kelulusannya untuk diarahkan ke pendidikan jalur nonformal atau kalau mau dipaksakan masuk ke formal kuota kelasnya harus ditambah agar tidak mengurangi kuota penerimaan anak yang baru lulus tahun ini.

Menurut Dhanang, pemerintah diberikan wewenang, tanggung jawab dan anggaran untuk menjalankan tugasnya, termasuk juga memberikan rasa tenang bagi rakyatnya dalam hal mendapatkan layanan pendidikan.

Akses masuk ke sistem pendaftaran harus lancar, mudah, terbuka, menghindari manipulasi data, sogok menyogok, jual beli kursi, kalau perlu dibuka datanya siapa anak anak yang masuk, lewat jalur apa, dan lainnya

"Kalau sampai ini terus diberlakukan tandanya pemerintah merampas hak anak dan melakukan diskriminasi," pungkas  Dhanang Sasongko.

Reporter: Henry Lukmanul Hakim

Editor: Ilham Dharmawan