Pemerintah Resmi Batalkan Diskon Listrik Juni-Juli 2025, Diganti dengan Bantuan Subsidi Upah

Edisi.co.id - Rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada bulan Juni dan Juli 2025 resmi dibatalkan.

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 2 Juni 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembatalan program diskon listrik disebabkan oleh kendala teknis dalam penganggaran.

Baca Juga: Momen Kluivert Pede Balaskan Dendam Garuda yang Pernah Keok Lawan China: Saat itu Saya Tak di Sana

"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat," ujar Sri Mulyani kepada wartawan, Senin 2 Juni 2025.

"Kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan tak bisa dijalankan," ia melanjutkan.

Sebagai alternatif, pemerintah memutuskan mengganti diskon listrik dengan bantuan subsidi upah (BSU).

Menurut Sri Mulyani, dalam tahap awal perencanaan stimulus, program subsidi upah belum masuk karena belum tersedia data sasaran yang valid.

"Sehingga yang itu (diskon listrik) digantikan menjadi bantuan subsidi upah," jelasnya.

Ia menambahkan, saat itu data dari BPJS Ketenagakerjaan masih belum rapi, namun kini kondisi data sudah jauh lebih baik.

"BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta (gaji) dan sudah siap, maka kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk menargetkan untuk bantuan subsidi upah," pungkasnya.

Selain membahas pembatalan diskon listrik, Sri Mulyani juga mengumumkan sejumlah program sosial dan ekonomi yang akan dijalankan pemerintah selama Juni hingga Juli 2025.

Total anggaran yang disiapkan adalah Rp24,44 triliun, yang terdiri dari Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.

Menurutnya, stimulus ini penting diberikan karena ketidakpastian global masih tinggi akibat dinamika ekonomi dunia dan konflik geopolitik.

"Di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi yang mendorong pemerintah untuk memberikan insentif ekonomi," ucapnya.