Setelah Prancis dan Inggris, Kanada Akan Mengakui Kedaulatan Negara Palestina dalam Sidang PBB

Edisi.co.id - Kanada akan mengikuti jejak Prancis dan Inggris dalam mengakui kedaulatan negara Palestina. Hal ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, pada Kamis, 31 Juli 2025.

Rencananya, pengakuan tersebut akan disampaikan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar September 2025 mendatang.

Carney menyebut keputusan itu merupakan bagian dari upaya menjaga harapan solusi dua negara atau two-state solution yang selama ini mulai memudar.

Baca Juga: 20 Tahun Termajinalkan, Seniman Depok Kini Mulai Diperhatikan

"Ini adalah tujuan jangka panjang Kanada, yang meyakini two-state solution. Perlahan, tujuan itu mulai terkikis di depan mata kita," ujar Carney dalam keterangan resminya sebagaimana dilansir dari AFP pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Carney menegaskan, pengakuan kedaulatan negara Palestina akan resmi diumumkan pada Sidang Umum ke-80 PBB mendatang.

"Maka, Kanada bertujuan untuk mengakui kedaulatan negara Palestina, pada Sidang Umum ke-80 PBB September nanti," tegasnya.

Selama ini, Kanada memiliki sikap bahwa pengakuan negara Palestina baru akan dilakukan setelah proses perdamaian dengan Israel tercapai.

Kendati demikian, Carney mengungkapkan kondisi di lapangan justru semakin memperburuk peluang terwujudnya negara Palestina.

Menurutnya, krisis kemanusiaan yang melanda warga Gaza menjadi salah satu alasan utama percepatan pengakuan negara tersebut.

"Alasan lainnya adalah ancaman terorisme Hamas yang meluas terhadap Israel, percepatan pembangunan pemukiman di sepanjang Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta pemungutan suara Knesset yang menyerukan aneksasi Tepi Barat," jelas Carney.

Carney juga menyatakan keprihatinannya terhadap sikap pemerintah Israel yang dinilai membiarkan penderitaan rakyat Gaza terus berlangsung.

"Kanada mengutuk fakta bahwa pemerintah Israel membiarkan bencana terjadi di Gaza," ungkapnya.

Sejalan dengan Inggris, Kanada juga menegaskan Hamas tidak boleh dilibatkan dalam pemerintahan Palestina ke depan. Syarat ini menjadi bagian penting dari rencana pengakuan yang akan disampaikan.

Carney mengingatkan janji Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, yang berencana menggelar pemilu pada 2026. Menurutnya, Hamas harus menghormati komitmen tersebut.