Banjir di Bali dan Alih Fungsi Lahan: Refleksi atas Tata Ruang dan Pembangunan Berkelanjutan

Edisi.co.id – Banjir melanda Bali sejak 9 September 2025, menjadi salah satu bencana terparah dalam dekade terakhir. Dipicu hujan ekstrem (385 mm/hari), banjir menewaskan 18 orang (12 di Denpasar, 3 di Gianyar, 2 di Jembrana, 1 di Badung; 2 hilang), merendam lebih dari 100 rumah, merusak 514 bangunan (rumah, kios, infrastruktur), dan menyebabkan kerugian Rp Rp 20-28,9 miliar, termasuk Rp 1,8 miliar di Karangasem. Sebanyak 659 jiwa terdampak, 185 mengungsi, dan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta Pasar Kumbasari mengganggu pariwisata, tulang punggung ekonomi Bali (BNPB, 2025).

Tulisan ini menganalisis penyebab banjir, khususnya alih fungsi lahan, dan mengusulkan solusi berbasis teknologi serta kearifan lokal untuk tata ruang berkelanjutan.

Penyebab Banjir: Alih Fungsi Lahan dan Tata Ruang

Baca Juga: IHW Minta Pemerintah Stop Impor Nampan MBG Tercemar Minyak Babi

Salah satu penyebab utama banjir ini adalah alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan tata ruang wilayah, seperti konversi lahan hijau menjadi bangunan di bantaran sungai dan kawasan resapan air. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa konversi lahan hutan menjadi lahan non-hutan sejak 2015 telah mengurangi tutupan hutan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di Bali. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 459 hektare lahan hutan di Bali telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, komersial, dan infrastruktur hingga 2024.

Akar masalah ini adalah lemahnya penegakan aturan tata ruang dan maraknya pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, termasuk pembangunan di zona rawan seperti bantaran sungai Tukad Ayung.

Saya bukan ahli di bidang tata kota atau teknologi informasi (IT), tetapi saya memiliki keinginan kuat untuk berkontribusi dan belajar tentang kebijakan serta program yang dapat memberikan solusi atas permasalahan masyarakat, seperti banjir.

Melalui tulisan ini, saya menyampaikan pandangan dengan keterbatasan keilmuan saya di bidang tata kota dan IT, dengan harapan dapat memicu diskusi dan mendorong kontribusi dari akademisi di universitas untuk merancang konsep yang lebih matang serta memberikan masukan konstruktif untuk mengatasi permasalahan ini.

Geographic Information System (GIS) berbasis GPRS (General Packet Radio Service)

Pada 2012, saya pernah mengajukan konsep penanganan sampah dan pengendalian alih fungsi lahan kepada Pemerintah Kota Depok. Konsep tersebut memanfaatkan teknologi Geographic Information System (GIS) berbasis GPRS (General Packet Radio Service) untuk pemetaan lahan sederhana, serta penggambaran tata ruang kota dalam dimensi tiga untuk mendukung perencanaan yang lebih terintegrasi.

GPRS memungkinkan pengiriman data lokasi secara langsung melalui ponsel, sehingga perubahan lahan seperti dari hutan ke perumahan bisa dipantau dengan cepat, meski teknologi ini kini lebih sederhana dibandingkan 5G. Pemodelan 3D membantu memvisualisasikan kota secara realistis, seperti simulasi bangunan, jalan, dan drainase, untuk memprediksi risiko banjir sebelum pembangunan dimulai—mirip dengan yang digunakan di kota-kota seperti Singapura melalui platform seperti ArcGIS 3D Analyst.

Sayangnya, usulan ini ditolak karena keterbatasan anggaran dan prioritas pemerintah yang lebih fokus pada proyek jangka pendek, seperti pembangunan infrastruktur fisik. Seperti yang sering terjadi di banyak daerah, respons pemerintah baru muncul setelah bencana terjadi dan dipicu oleh protes warga.

Padahal, saya telah memperingatkan bahwa alih fungsi lahan yang masif, terutama untuk kepentingan pengembang perumahan, akan memicu kerusakan lingkungan. Alih fungsi lahan sering kali didorong oleh keuntungan finansial jangka pendek, seperti pendapatan dari perizinan pembangunan dan pajak daerah, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.