AHY Singgung Kemungkinan APBN Jadi Solusi Restrukturisasi Proyek Kereta Cepat

Edisi.co.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa negara akan hadir untuk menyelesaikan persoalan finansial serius yang dihadapi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Pemerintah, kata AHY, sedang menyiapkan langkah konkret untuk restrukturisasi keuangan proyek tersebut agar lebih berkelanjutan.

Hal itu disampaikan AHY usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin, 3 November 2025.

Baca Juga: KPK Lakukan OTT di Riau, Operasi Perdana yang Libatkan Penyelenggaran Negara di Pemerintahan Prabowo

“Negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak,” ujar AHY dalam konferensi pers.

“Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik yang paling visible untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung,” imbuhnya.

Pemerintah Siapkan Langkah Restrukturisasi

Menurut AHY, proses restrukturisasi akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan KCJB.

Pemerintah disebut berkomitmen memastikan agar proyek strategis nasional tersebut tidak berhenti di tengah jalan dan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Langkah restrukturisasi ini juga diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pembiayaan proyek dan menghindari beban fiskal yang berlebihan bagi negara.

Prabowo Dorong Ekspansi Jalur ke Jawa Timur

Selain penyelesaian masalah keuangan, AHY juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki ambisi besar untuk memperluas jalur kereta cepat hingga ke wilayah timur Pulau Jawa.

“Kalau itu (restrukturisasi keuangan KCJB) sudah selesai, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya,” tutur putra dari Presiden RI ke-6 itu.

“Termasuk beberapa saat yang lalu Pak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya bahkan sampai dengan Banyuwangi,” imbuh AHY.

Rencana tersebut menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun konektivitas antarkota di Pulau Jawa.