Pramono Anung Soroti Kurangnya Kekompakan di Jakarta Utara, Ramdansyah Usulkan Langkah Perbaikan

Edisi.co.id - Mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta 2012 yang kini menjabat Sekretaris PMI Jakarta Utara, Ramdansyah, merespons positif pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai perlunya kekompakan antar-elemen masyarakat di Jakarta Utara. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025).

Ramdansyah mengakui bahwa Jakarta Utara memiliki banyak tokoh, komunitas, serta energi sosial yang besar. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sinergi dan koordinasi antarpihak.

“Kita ini punya banyak tokoh dan energi, tapi semua itu harus disatukan. Kalau masing-masing berjalan sendiri-sendiri, pembangunan di Jakarta Utara pasti terhambat,” ujarnya.

Ia menilai bahwa pendekatan berbasis ketokohan belum tentu efektif, mengingat tidak semua tokoh benar-benar dekat dengan realitas masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, status “tokoh” justru digunakan sebagai legitimasi untuk mendekati lingkaran elite pemerintahan maupun TNI/Polri, tanpa benar-benar menjembatani kebutuhan warga.

Untuk itu, Ramdansyah mengusulkan sejumlah langkah konkret guna memperkuat kerja kolektif di Jakarta Utara. Pertama, ia mendorong pembentukan forum dialog wilayah yang diselenggarakan secara rutin dan terbuka. Forum ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, pelaku usaha, serta perwakilan pemerintah untuk membahas isu-isu aktual sekaligus mencegah potensi gesekan antarkelompok.

Baca Juga: Pelaku UMKM Gelar Aksi Damai di Kota Tua, Dukung Pemerintah Berantas Pakaian Bekas Impor Ilegal

“Banyak persoalan di lapangan sebenarnya muncul dari miskomunikasi, bukan karena perbedaan substansi,” tegasnya.

Kedua, ia menekankan pentingnya transparansi informasi publik, khususnya mengenai rencana pembangunan, prioritas anggaran, dan lini masa program. Menurutnya, keterbukaan informasi sejak awal akan membuat warga merasa dilibatkan dan mengurangi prasangka antarkelompok.

“Kalau informasi disampaikan secara terbuka dari awal, warga bisa ikut mengawal, dan konflik bisa dicegah sejak dini,” katanya.

Ketiga, Ramdansyah mengusulkan pembentukan tim penghubung antarkomunitas yang berfungsi sebagai mediator informal. Tim ini diharapkan mampu merespons cepat ketika muncul perbedaan pandangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

“Mediasi informal jauh lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan di akar rumput,” ujarnya.

Dari perspektif kemanusiaan, Ramdansyah juga melihat potensi besar dalam penguatan jaringan relawan dan latihan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Menurutnya, situasi darurat justru menjadi momentum untuk menguji solidaritas lintas kelompok.

“Dalam operasi kemanusiaan, semua latar belakang melebur. Ini model yang bisa diterapkan dalam pembangunan wilayah,” kata Ramdansyah.

Ia juga menyarankan penguatan interaksi melalui kegiatan sosial lintas komunitas, seperti donor darah, edukasi kebencanaan, hingga kerja bakti bersama. Kegiatan semacam ini, menurutnya, mampu membangun kepercayaan dan mencairkan sekat-sekat sosial yang selama ini menghambat kolaborasi.