Menkeu Purbaya Beberkan Sarat Indonesia Tumbuh 8% dan Masuk Kategori Negara Maju, Apa Saja?

Edisi.co.id- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rangkaian strategi ekonomi jangka panjang untuk membawa Indonesia mencapai pertumbuhan tinggi dan menembus status negara maju.

Purbaya menegaskan bahwa target pertumbuhan 8 persen bukan tujuan akhir, melainkan batas minimal untuk bisa mengejar negara-negara berpendapatan tinggi.

Berbicara dalam acara Launching Bloomberg Businessweek Indonesia di Jakarta pada Kamis, 20 November 2025, Purbaya menyampaikan pandangan yang merujuk pada berbagai teori ekonomi, termasuk pemikiran Sumitro Djojohadikusumo.

Baca Juga: Adaksi Audiensi Dengan Menkeu Purbaya Keluhkan Hutang Tukin Dosen 2020-2024, Problematika Keuangan PTN BLU/BH dan Stagnansi Tunjangan Fungsional

Dalam paparannya, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih agresif dan angka 8 persen adalah syarat awal, bukan angka final.

“Kalau kita menjadi negara maju, kurang (dari) 8 persen itu. Kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun baru ada harapan kita menjadi negara maju,” ujarnya.

Menurut dia, ambisi pertumbuhan jangka panjang ini menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

Kaitan Perlambatan Ekonomi dan Gelombang Demonstrasi

Purbaya juga mengulas kondisi perekonomian 2025 yang sempat mengalami perlambatan.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut bahwa pelemahan ekonomi tersebut berkaitan dengan meningkatnya aksi demonstrasi di sejumlah daerah pada Agustus 2025.

“Anda lihat kan kemarin waktu bulan Agustus tahun ini banyak demo di mana-mana?” kata Purbaya.

“Kenapa terjadi? Karena ekonomi kita diperlambat entah sengaja entah enggak sengaja saya enggak tahu secara terus ya,” lanjutnya.

Pernyataan itu mengarah pada kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan agar kondisi sosial tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak yang bisa menghambat agenda pembangunan.

Filosofi ‘Sumitronics’ sebagai Fondasi Program Pemerintah

Menkeu menjelaskan bahwa kerangka kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan bersandar pada tiga pilar pembangunan yang digagas ekonom nasional Sumitro Djojohadikusumo, yang juga merupakan ayah dari Presiden Prabowo Subianto.