Digitalisasi Pendidikan Dipercepat, Pemerintah Siapkan Akses Aman dan Terjangkau untuk Anak

Edisi.co.id, Jakarta - Pemerintah melakukan percepatan konektivitas rumah tangga dan akses konten pendidikan digital sebagai langkah kunci untuk memastikan anak Indonesia tumbuh dengan kemampuan digital dasar yang kuat dan setara di seluruh wilayah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, percepatan penyediaan konektivitas stabil dan konten digital pendidikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia anak.

Agenda ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan digitalisasi pendidikan sebagai fondasi peningkatan kompetensi generasi muda.

“Dengan semangat arahan Bapak Presiden, Kemkomdigi menjadikan konektivitas dan konten digital pendidikan sebagai bagian dari upaya nasional meningkatkan SDM sejak usia anak,” ujarnya dalam Rocket Week 2025 oleh MyRepublic di Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

Baca Juga: Status Awas Belum Dicabut, Aktivitas Gunung Semeru Masih Fluktuatif

Menteri Meutya menekankan pentingnya internet yang aman, stabil, dan merata agar transformasi pembelajaran digital berjalan efektif.

Hal ini sejalan dengan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS yang mengamanatkan ruang digital ramah anak.

“Saya juga memberikan apresiasi terhadap program CSR Roketin Generasi Tunas Digital yang kita lakukan bersama hari ini upaya mendukung literasi digital pelajar, mendorong implementasi PP TUNAS di tingkat keluarga dan sekolah,” ucapnya.

Dalam paparannya, Menteri Meutya menyebut target percepatan jaringan tetap berbasis fiber to the home (FTTH) dan fixed wireless access (FWA) sebagai fondasi utama pembelajaran digital.

“Jadi FTTH dan FWA tahun depan kita targetkan 30 persen rumah memiliki koneksi tetap. Ini menjadi penting karena memang untuk pendidikan dan UMKM kita memerlukan koneksi yang lebih secure dan lebih stabil,” jelasnya.

Baca Juga: KPK Tahan 2 Pejabat PT PP dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif: Ini 9 Proyek Abal-Abalnya

Perluasan layanan juga diarahkan ke kelompok masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 34,5 juta rumah tangga serta 2,8 juta rumah tangga di segmen low-income dengan pengeluaran telekomunikasi 17 ribu sampai 180 ribu per bulan.

Kelompok ini memiliki kebutuhan internet tinggi namun terbatas daya beli.

“Artinya, ini bisa masuk kalau MyRepublic misalnya menawarkan internet murah untuk masyarakat. Karena harga internet saat ini mahal, rumah-rumah ini tidak terhubung, tapi skalanya besar. Jadi kalau kita murahkan, dapat skala yang besar, mudah-mudahan tidak hanya baik untuk masyarakat, tapi buat industri juga ini masuk akal,” tandas Menkomdigi Meutya Hafid.